MANAGED BY:
RABU
25 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Selasa, 17 November 2020 10:26
Netralitas ASN dan Pilkada
Penulis: Ach Fatori

PROKAL.CO,

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang seringkali dijadikan topik pembahasan khusus dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam kata lain, persoalan netralitas menjadi isu yang terus menggelinding secara aktual tiap kali menjelang pelaksanaan pesta demokrasi, baik Pemilu maupun Pilkada. Tak terkecuali dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 yang saat ini sedang memasuki tahap kampanye.

====================
Oleh: Ach Fatori
Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
=====================

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, masalah netralitas ASN dalam pesta demokrasi memang telah terjadi sejak Pemilihan Umum (Pemilu) pertama tahun 1955. Meski pemilu tersebut dianggap sebagai pemilu paling sukses dan demokratis dalam sejarah di Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru, sangat nampak jelas ASN dimanfaatkan sebagai mesin politik untuk mendulang suara partai tertentu, dalam hal ini adalah partai penguasa pada Orde Baru.

Pasca Reformasi 1998, segala sesuatu yang berkaitan dengan ASN mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UU mengatur di antaranya berkenaan dengan netralitas ASN, yakni pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan dengan berdasarkan berbagai asas, yang di antaranya asas netralitas. Pada penjelasannya, netralitas yang dimaksud adalah ASN dilarang berpihak dalam segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Selain itu, produk hukum lainnya yang menegaskan pentingnya netralitas ASN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawasi Negeri Sipil (PNS) menjadi anggota partai politik. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disusul dengan berbagai surat edaran Komisi Aparatur Sipil Negara hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelanggaran Netralitas ASN Tahun 2020 Masih Tinggi

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 23 November 2020 11:54

Tatap Muka, Solusi atau Bunuh Diri..?

Setelah lebih dari delapan bulan sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan menerapkan…

Sabtu, 21 November 2020 09:37

Suka Duka Belajar Saat Pandemi Covid-19

Sejak kasus Covid-19 mulai meningkat, semua sekolah di Indonesia tidak ada…

Jumat, 20 November 2020 11:10

Antara Pilkada dan Pilkades, “Iki Piye”

Mungkin bagi sebagian orang isu ini sudah basi. Tapi bagi…

Jumat, 20 November 2020 11:07

Waspada La Nina dengan Mitigasi Bencana

Intensitas dan curah hujan akhir-akhir ini semakin tinggi. Hal ini…

Selasa, 17 November 2020 10:26

Netralitas ASN dan Pilkada

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang seringkali dijadikan…

Senin, 16 November 2020 15:17

Inisiatif Kota Kesehatan dalam Sejarah Pandemi

Selama pandemi Covid-19, kasus jumlah penderita di perkotaan jauh lebih tinggi…

Jumat, 13 November 2020 11:48

Foer dan Biden

MENANG adalah bagian termudah. Tulis Franklin Foer dalam kolomnya di…

Jumat, 13 November 2020 11:46

Bukan Kesopanan, Tapi Kepekaan

Banyak hal berubah saat pandemi. Ada lebih banyak orang miskin…

Jumat, 13 November 2020 11:44

Fenomena Pelajar dan Unjuk Rasa

Sebagai dampak perkembangan teknologi jika tidak dibarengi dengan perkembangan kecakapan…

Kamis, 12 November 2020 14:56

Evaluasi Pendidikan Jarak Jauh

Ketika pandemi melanda, salah salah satu sektor yang terpukul dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers