MANAGED BY:
SELASA
20 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Selasa, 17 November 2020 10:26
Netralitas ASN dan Pilkada
Penulis: Ach Fatori

PROKAL.CO,

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang seringkali dijadikan topik pembahasan khusus dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam kata lain, persoalan netralitas menjadi isu yang terus menggelinding secara aktual tiap kali menjelang pelaksanaan pesta demokrasi, baik Pemilu maupun Pilkada. Tak terkecuali dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 yang saat ini sedang memasuki tahap kampanye.

====================
Oleh: Ach Fatori
Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
=====================

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, masalah netralitas ASN dalam pesta demokrasi memang telah terjadi sejak Pemilihan Umum (Pemilu) pertama tahun 1955. Meski pemilu tersebut dianggap sebagai pemilu paling sukses dan demokratis dalam sejarah di Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru, sangat nampak jelas ASN dimanfaatkan sebagai mesin politik untuk mendulang suara partai tertentu, dalam hal ini adalah partai penguasa pada Orde Baru.

Pasca Reformasi 1998, segala sesuatu yang berkaitan dengan ASN mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UU mengatur di antaranya berkenaan dengan netralitas ASN, yakni pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan dengan berdasarkan berbagai asas, yang di antaranya asas netralitas. Pada penjelasannya, netralitas yang dimaksud adalah ASN dilarang berpihak dalam segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Selain itu, produk hukum lainnya yang menegaskan pentingnya netralitas ASN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawasi Negeri Sipil (PNS) menjadi anggota partai politik. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disusul dengan berbagai surat edaran Komisi Aparatur Sipil Negara hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelanggaran Netralitas ASN Tahun 2020 Masih Tinggi

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 09 Oktober 2015 08:29

Target Fornas Sepuluh Besar

<p style="text-align: justify;"><strong>BANJARMASIN</strong> - Hari ini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers