BANJARMASIN – Pilkada serentak di tengah pandemi sangat berbahaya. Penyebaran Covid-19 mengancam munculnya klaster pilkada. Rapid test yang digunakan untuk mendiagnosa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tak menjadi jaminan orang tersebut bebas terindikasi virus.
Ahli epidemiolog dr IBG Dharma Putra mengungkapkan, pemeriksaan rapid test bisa saja dilakukan untuk mengetahui seseorang terindikasi terpapar virus corona. “Rapid test yang dipilih adalah rapid test antigen, bukan rapid test antibodi,” katanya.
Karena itu tidak bisa sembarang. Harus diketahui terlebih dahulu jenis pemeriksaan seperti apa yang ingin dilakukan. Sebab jika ingin mengetahui virus dalam tubuh manusia, rapid test yang dipilih adalah rapid test antigen, bukan rapid test antibodi. Sebab akan sia-sia.
Dijelaskan, rapid test antibodi adalah jenis rapid test yang paling awal muncul. Sayangnya, tes ini memiliki tingkat akurasi yang rendah dalam mendeteksi virus corona di dalam tubuh manusia. Inilah sebabnya rapid test antibodi tidak layak digunakan sebagai metode pemeriksaan untuk mendiagnosis Covid-19.
“Sebab rapid test antibodi ini hanya bisa mendeteksi keberadaan antibodi dalam tubuh manusia,” jelasnya.
Sedangkan rapid test antigen adalah tes diagnostik cepat Covid-19 yang dilakukan untuk mendeteksi antigen virus pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan. Itu sebabnya, rapid test antigen paling baik dilakukan. “Rapid test antigen yang dilihat adalah virus,” ujarnya.
Cara paling efektif mencegah penulahan virus corona harus melihat faktual, tidak bisa melalui persepsi atau asumsi. Ia maklum jika rapid test menjadi pilihan lantaran keterbatasan anggaran.
“Ada cara lain yang bisa dilakukan, yakni dengan meningkatkan alat pelindung diri (APD) bagi petugas penyelenggara di lapangan,” sarannya.
Jika dalam tes ada ditemukan yang positif, Dharma membeberkan, sesuai disarankan World Health Organization (WHO), harus melakukan isolasi. “Maka dalam 10 hari itu tidak akan mampu lagi menularkan ke orang lain, sehingga isolasinya cukup sepuluh hari saja, tanpa perlu pengulangan pemeriksaan rapid test antigen lagi,” ujarnya.
Komisioner KPU Kota Banjarmasin tampaknya kurang mengetahui, apakah rapid test yang dilakukan tersebut adalah rapid test antibodi atau antigen. “Intinya melaksanakan rapid test sesuai petunjuk teknis yang ada,” jelasnya.
Meskipun ada beberapa jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk melihat seseorang terpapar atau tidak. Namun pihaknya harus menyesuaikan anggaran. Hanya saja, Taufiq tidak menyebut berapa anggaran yang disiapkan untuk tes Covid-19. “Anggaran yang tersedia hanya untuk rapid test saja. Per orang Rp 150 ribu,” tuntasnya. (gmp/ema)
