KOTABARU - Pilkada di Bumi Saijaan berjalan seru. Belum lama tadi, warga meradang karena baliho tolak politik uang mereka ada yang cabut.
"Ada yang cabut, warga juga. Cuma sudah damai. Kami pasang lagi," kata Syamsir Alam warga yang tinggal di Kotabaru, daratan Kalimantan.
Syamsir mengaku, gerakan itu hanya untuk edukasi. "Karena kami ingin, Pilkada Kotabaru tidak terjadi politik uang seperti yang sudah-sudah," ujar aktivis yang juga anggota presidium Kambatang Lima itu, Jumat kemarin.
Pengacara pasangan calon Burhanudin - Bahrudin, Hafidz Halim kepada wartawan meminta semua mengawasi jalannya Pilkada di Kotabaru. "Politik uang harus kita lawan. Jangan lagi ada mencabut poster edukasi itu," tegasnya.
Terpisah, juru bicara pasangan Sayed Jafar - Andi Rudi Latif, Awaludin saat dimintai tanggapannya juga mengatakan senada. "Oh iya, kami setuju. Kan itu dari dulu. Tapi biasanya yang koar-koar no politik uang, melakukan itu," ujarnya.
Awaludin mengaku, ada semacam penggiringan opini bahwa jika tanpa politik uang itu adalah pasangan Burhanudin. Menurutnya, itu merupakan framing yang dilakukan tim lawan pasangannya.
Bagaimana di lapangan? Berangkat dari latar belakang pencalonan, pasangan Burhanudin - Bahrudin dari awal memamg memposisikan diri mereka sebagai pasangan yang bermodal pas-pasan. Itu mengapa mereka memilih jalur perseorangan, yang dianggap lebih murah ongkos politiknya.
Puncaknya, saat pendaftaran di KPU. Kontrasnya suasana pendukung Sayed Jafar dan Burhanudin semakin mempertebal kesan kekuatan finansial yang berbeda.
Bagaimana KPU melihat fenemena gerakan tolak politik uang di daerahnya? Ketua KPU Zainal Abidin menegaskan, gerakan itu mesti diapresiasi. "Perlu dipahami, gerakan itu bukan untuk pasangan calon tertentu. Itu dulu kita mengerti," ujarnya.
Mengapa politik uang beli suara penting disuarakan, kata Zainal adalah untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. "Karena jika pemimpin hanya yang punya uang, maka di mana demokrasinya. Di sana poin pentingnya," bebernya.
Dia pun meminta, semua kandidat aktif mengkampanyekan gerakan moral itu. Agar ke depan, kualitas pemilu bisa meningkat. "Pers, akademisi, kita semua harus mendorong pemilu yang berkualitas," tuntasnya.
Dihubungi, akdemisi lokal Noor Ipansyah menegaskan, kampanye warga menolak politik uang adalah amanat undang-undang. "Jika ada yang mencabut baliho gerakan moral itu, apalagi sampai merobeknya, justru telah melanggar aturan," tegasnya.
Menurut Ipansyah, gerakan tolak politik uang sama sekali tidak menargetkan siapa yg menang dalam Pilkada. "Adanya gerakan yang masif dari masyarakat menolak politik uang itu sudah fenomena yang bagus bagi perbaikan demokrasi di Indonesia, khususnya Pilkada di daerah," tuntasnya. (zal)
