PELAKSANAAN tahapan kampanye berhenti pada 5 Desember mendatang. Setelah itu sampai 8 Desember atau H-1 sebelum pemungutan suara, memasuki masa tenang. Tak boleh lagi ada kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon maupun tim pemenangan.
“Tiga hari itu tak boleh lagi ada pertemuan yang sifatnya sosialisasi. Kalau ada, Bawaslu bisa menindak,” ujar Komisioner KPU Kalsel, Edy Ariasnyah kemarin.
Soal tahapan ini, pihaknya selalu mengingatkan kepada tim pasangan calon agar mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan. “Jangan sampai ada yang kampanye di luar jadwal. Ancamannya pidana pemilu,” tambahnya.
Masa tenang tiga hari sebelum pemungutan suara memang berpotensi terjadinya politik curang. Dari potensi kampanye di luar jadwal hingga politik uang atau serangan fajar sebelum pemungutan suara. “Paling rawan adalah politik uang di saat masa tenang nanti,” sebut Komisioner Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono kemarin.
Lalu bagaimana upaya Bawaslu untuk menangkal terjadinya politik uang di masa tenang nanti? Pihaknya menjanjikan, selama tiga hari tersebut, mobilitas pengawasan akan digencarkan. Baik dari tinggat bawah hingga Bawaslu Kalsel. “Kami akan turun bersosialisasi dengan membawa atribut tolak politik uang,” janjinya.
Dia juga menegaskan, ketika ditemukan terjadinya politik uang pada saat itu, pihaknya akan langsung menindak. “Masa tenang potensi pelanggarannya selain politik uang, kampanye di luar jadwal. Peran masyarakat kami harapkan juga aktif,” pesannya.
Selain Pilwali dan Pilbup, digelarnya Pilgub membuat semua daerah rawan terjadinya politik uang. Digelar di tengah pandemi Covid-19, tentu potensi politik uang semakin besar. Masyarakat yang kesulitan ekonomi sangat berharap mendapat bantuan.
Aries mengharapkan, adanya aturan tak boleh memberi dan menerima. Masyarakat sadar tak melakukan politik uang ini. “Ancaman pidana jelas di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016,” tegasnya. (mof/ran/ema)
