MANAGED BY:
JUMAT
15 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 24 November 2020 14:11
DKPP Tak Temukan Pengaduan Denny Indrayana, Semua Tahapan Berpotensi Pelanggaran
BANYAK PELANGGARAN: Didik Supriyanto, Anggota DKPP RI dalam acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media di Hotel Best Western Banjarmasin, Senin (23/11). | FOTO: M OSCAR FRABY/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO,

BANJARMASIN - 120 aduan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun dari jumlah itu, tidak ada berkas aduan kandidat Gubernur Kalsel Denny Indrayana.

Sebanyak 34 aduan menyoroti kurangnya persyaratan kandidat yang diloloskan. 20 Aduan lainnya bersumber dari pembentukan pengawas Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Kemudian 19 aduan terkait pelanggaran kode etik dalam tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.

“Kami yakin laporan ini akan terus bertambah, bahkan sampai pemungutan suara tuntas. Karena akan banyak yang merasa tak puas dengan kinerja penyelenggara,” ujar Didik Supriyanto, Anggota DKPP RI saat acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media di Hotel Best Western Banjarmasin, Senin (23/11) kemarin.

Diungkapkannya, laporan dugaan pelanggaran etik sebagian besar dilayangkan oleh kandidat perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. “Laporan dugaan pelanggaran etik terkait penetapan pasangan calon ada sebanyak 18 aduan dan ada sebanyak 12 aduan terkait verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon,” bebernya.

Adapun potensi pelanggaran kode etik pada Pilkada di tengah pandemi saat ini sebutnya terjadi pada tahapan kampanye. Di tahapan ini sebutnya bisa saja terjadi karena ada pembiaran dengan tak menerapkan protokol kesehatan. “Termasuk pula saat tahapan pemungutan suara nanti. Jangan sampai ini menjadi pembiaran yang berujung diadukannya petugas,” katanya.

Potensi pelanggaran lain bisa terjadi pada saat tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang mana petugas bisa saja mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara. “Tahapan lain adalah pada saat penetapan pasangan calon terpilih. Potensi pelanggarannya, komisioner mengulur penetapan pasangan calon terpilih,” imbuhnya.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 15 Januari 2021 14:31

Anak Berumur 10 Bulan Hanyut lalu Meregang Nyawa di Parit, Ini Banjir Terburuk dalam Sejarah Banua..!

MARTAPURA – Banjir dahsyat 2006 terasa tak ada apa-apanya jika…

Jumat, 15 Januari 2021 14:24

Dari Walhi hingga Akademisi Beri Pendapat: Banjir ini Sudah Diprediksi, Tapi Tak Diseriusi

Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kalsel sejak Rabu…

Jumat, 15 Januari 2021 14:20

Riam Kanan Tidak Jebol

Sementara itu, kabar jebolnya bendungan Riam Kanan mulai meresahkan warga.…

Jumat, 15 Januari 2021 14:19

Permintaan Evakuasi Melonjak

Di Banjarbaru, banjir sejak Rabu (13/1) malam juga memicu banjir…

Jumat, 15 Januari 2021 14:07

Setelah Divaksin, Ibnu Merasa Sedikit Pegal

Butuh waktu lama dan dosis banyak untuk vaksinasi masyarakat. Selama…

Jumat, 15 Januari 2021 14:05

Sebelumnya Hanya Status Waspada, Sekarang Banjarmasin Tetapkan Siaga Darurat

BANJARMASIN - Digempur luapan di permukiman dan jalan raya, Pemko…

Jumat, 15 Januari 2021 13:59

Banjarmasin Terendam, Wali Kota Instruksikan Sekolah-Sekolah jadi Tempat Pengungsian

BANJARMASIN - Mengantisipasi kemunculan pengungsi, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina…

Jumat, 15 Januari 2021 13:53

Pohon Tumbang di Jalan Veteran, Warga Berjibaku Berikan Bantuan

BANJARMASIN - Pohon besar di Jalan Veteran, tak jauh dari…

Jumat, 15 Januari 2021 13:51

Untuk Banjarmasin, Ada Posko Darurat Buka 24 Jam di Pal 4,5

BANJARMASIN - Bagi korban banjir yang membutuhkan layanan kesehatan, disilakan…

Jumat, 15 Januari 2021 13:44

250 Warga Binuang Mengungsi

RANTAU - Intensitas hujan yang tinggi membuat kawasan Kelurahan Raya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers