DAK Disetop, Proyek Batal; Pembangunan Jalan dan Jembatan Mataraman-Sungai Ulin Tertunda

- Rabu, 25 November 2020 | 11:32 WIB
BATAL: Ruas Jalan Mataraman-Sungai Ulin jadi salah satu proyek yang ditunda pemerintah pusat. | FOTO: DOK/RADAR BANJARMASIN
BATAL: Ruas Jalan Mataraman-Sungai Ulin jadi salah satu proyek yang ditunda pemerintah pusat. | FOTO: DOK/RADAR BANJARMASIN

BANJARMASIN – Karena pandemi Covid-19, beberapa pekerjaan yang didanai pemerintah pusat terpaksa disetop. Salah satu paket proyek pembangunannya adalah jembatan di ruas Jalan Mataraman-Sungai Ulin. 

Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat membuat jembatan ini tak ada kejelasan lagi. “Padahal sudah selesai dilelangkan. Namun karena anggaran dari pusat tak turun untuk penanganan Covid-19, maka proyek pun dibatalkan,” terang Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Yasin Toyib.

Dijelaskannya, sedianya tahun ini pihaknya menerima dua bantuan anggaran dari pusat melalui dana DAK. Selain untuk pembangunan jembatan, juga untuk melanjutkan pembangunan jalannya sepanjang 14 kilometer.

Dana DAK yang sedianya didapat tersebut nilainya mencapai Rp60 miliar. Sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan jalannya, dan sebesar Rp40 miliar untuk pembangunan jembataannya. “Mau bagaimana lagi. Tak hanya batal turun ke kami, juga ke SKPD lain,” tuturnya.

Meski tahun ini batal dikerjakan, pihaknya mendapat informasi, tahun depan dua proyek tersebut menjadi prioritas oleh pemerintah pusat untuk dianggarkan. Ruas jalan Mataraman-Sungai Ulin sendiri adalah jalan alternatif untuk memecah arus kemacetan ketika digelarnya Haul Guru Sekumpul. “Meski batal tahun ini, informasinya tahun depan diprioritaskan. Semoga saja,” harap Yasin.

Terpisah, Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah Kalsel, Rustamaji, mengungkapkan dari 19 komposisi DAK yang diterima, terdapat 4 item yang tidak ditransfer sama sekali atau dihilangkan oleh pemerintah pusat. Yaitu, DAK fisik reguler jalan, DAK fisik penugasan jalan, DAK fisik penugasan irigasi, dan DAK fisik penugasan pariwisata.

Kendati demikian, target DAK tahun ini hingga Oktober lalu sudah diterima hampir 100 persen. Jika dibandingkan dengan target APBD perubahan Rp1,089 triliun, maka hingga Oktober realisasi DAK mencapai 93,04 persen. “Data per Oktober tadi, realisasi penerimaan dana bagi hasil dari sektor DAK mencapai Rp1,013 triliun,” terang Rustam.

Dia mengungkapkan, DAK yang sudah terealisasi 100 persen meliputi, DAK fisik penugasan kelautan perikanan dengan target Rp549,100 juta, DAK fisik penugasan lingkungan hidup dan kehutanan dengan target Rp105 juta, dan DAK non fisik bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana dengan target Rp14,933 miliar.

Sementara, realisasi yang masih rendah adalah, DAK penugasan pertanian dengan target Rp1,594 miliar yang baru realisasi Rp509,814 juta atau 31,97 persen dan DAK non fisik pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki target Rp333,266 juta, baru terealisasi Rp166,633 juta atau 50 persen.

“Untuk DAK non fisik paling besar terserap adalah bantuan operasional sekolah, dengan realisasi mencapai Rp734,183 miliar. Sementara target DAK sebesar Rp763,197 miliar atau 96,20 persen,” paparnya.

Di sisi lain, secara keseluruhan pada tahun ini dana bagi hasil melebihi target APBD perubahan. APBD perubahan sendiri ditarget sebesar Rp2,259 triliun dan realisasi hingga Oktober sudah mencapai Rp3,300 miliar atau 146,03 persen. “Jika dibandingkan target murni Rp3,323 maka realisasinya 98 persen. Bisa dikatakan dana bagi hasil tahun ini kelebihan bayar dari pemerintah pusat, mudah-mudahan tidak diakumulasi pada transfer 2021 mendatang,” tandasnya. (mof/ran/ema)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Rem Blong, Truk Solar Hantam Dua Rumah Warga

Kamis, 28 Maret 2024 | 19:00 WIB

Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:50 WIB

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB

Januari hingga Maret, 7 Kebakaran di Balangan

Selasa, 26 Maret 2024 | 15:35 WIB
X