BANJARBARU - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalsel 2019 mengalami penurunan sedikit, dibandingkan 2018. Yakni, dari 79,92 menjadi 79,47 dalam skala 0 sampai 100. Melihat hal ini, Badan Kesbangpol Kalsel menargetkan tahun ini IDI Kalsel bisa menembus angka 80.
"Walaupun pandemi Covid-19 bisa memengaruhi penurunan IDI Kalsel, tapi kami tetap targetkan tahun ini bisa di angka 80," kata Kepala Kesbangpol Kalsel Heriansyah, kemarin.
IDI sendiri merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Heriansyah mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalsel, ada beberapa aspek pembentuk lDI Kalsel pada periode 2018 - 2019 yang mengalami penurunan. Di antaranya, kebebasan sipil dan lembaga demokrasi.
"Untuk meningkatkan IDI, memang perlu semuanya ikut terlibat. Sebab, tidak semua indikator bisa kami campuri. Misal, kebebasan pers dan peradilan," ungkapnya.
Namun, pihaknya akan tetap mencoba meningkatkan IDI melalui indikator yang bisa mereka sentuh. Di antaranya adalah peran partai politik. "Kami akan bekerjasama dengan parpol, bagaimana peran mereka. Karena dana parpol ada dari pemerintah setiap tahunnya," ujar Heriansyah.
Di samping itu, dalam indikator Tindakan/Pernyataan Pejabat Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, menurutnya Badan Kesbangpol Kalsel juga bisa menggerakkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar kerukunan dan kebebasan dalam beragama tetap terjaga.
Akan tetapi, menurutnya ada satu indikator yang perlu dikhawatirkan dalam masa pagebluk saat ini. Yakni, Kebebasan Berkumpul Berserikat. "Ini bisa turun, sebab saat ini berkumpul dibatasi," bebernya.
Sementara itu, Kepala BPS Kalsel, Moh Edy Mahmud mengatakan, berada di angka 79,47 maka capaian kinerja demokrasi Kalsel pada 2019 masih berada pada kategori sedang. Klasifikasi tingkat demokrasi sendiri dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik (indeks > 80), sedang (indeks 60-80), dan buruk (indeks < 60).
Edy mengungkapkan, capaian IDI Kalsel sejak 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada periode 2009- 2012 misalnya, IDI Kalsel cenderung turun. Bahkan, hingga mencapai nilai terendah pada 2012 dengan 61,13.
"Lalu sejak 2013 angka IDI Kalsel terus mengalami kenaikan, hingga mencapai momen tertingginya pada 2018 sebesar 79,92. Tapi, 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 79,47," ungkapnya.
Menurutnya, fluktuasi angka IDI memberikan cerminan dinamika situasi demokrasi di Kalsel. Sebab, IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. "IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidencebased) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi," ujarnya.
Lanjutnya, perubahan angka IDI Kalsel dari 2018-2019 sendiri dipengaruhi oleh naik turunnya tiga aspek demokrasi. Yakni, Kebebasan Sipil yang turun sebesar 1,24 poin (dari 69,26 menjadi 68,01). Lalu, Hak-Hak Politik naik 3,49 poin (dari 83,03 menjadi 86,52) dan Lembaga Demokrasi turun 5,70 poin (dari 88,37 menjadi 82,67).
Di samping itu, Edy menyebut, dari 11 variabel IDI Kalsel pada 2019, terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan. Serta, tiga variabel yang mengalami penurunan, dan satu variabel yang tidak berubah apabila dibandingkan tahun 2018. "Dari tujuh variabel yang meningkat, kenaikan tertinggi terjadi pada variabel Kebebasan Berpendapat yaitu naik sebesar 20,82 poin," sebutnya.
