BANJARBARU - Tahapan masa kampanye Pilwali 2020 menyisakan waktu kurang lebih dua pekan. Nantinya, dari tanggal 6 sampai 8 Desember merupakan masa tenang. Sedangkan tanggal 9 adalah hari pemungutan suara.
Stigma soal serangan fajar di hari H pemungutan masih berkembang di masyarakat. Terlebih Pilkada masa pandemi membuat sejumlah pemilih mengincar uang kaget ini.
Di Kota Banjarbaru, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarbaru juga menilai ada potensi money politics tersebut. Tingkat kerawanan disebut tak hanya saat serangan fajar, namun di masa tenang juga riskan.
"Money politics adalah hal krusial menjelang akhir-akhir masa tahapan kampanye dan menuju hari pemungutan. Masa tenang ini bagi pengawas adalah masa yang tidak tenang," kata Ketua Bawaslu Banjarbaru, Dahtiar di acara Rakernis Sentra Gakkumdu Banjarbaru kemarin.
Pengawasan ketat kata Dahtiar harus digalakkan pengawas di masa-masa krusial tersebut. Terlebih dari pemetaan Bawaslu, ada sejumlah wilayah yang teridentifikasi rawan praktik money politics.
"Jadi sesuai arahan Bawaslu RI, kita diminta untuk memetakan wilayah atau kawasan rawan potensi money politics. Ini pemetaan terus berjalan dengan skala seluruh Kecamatan di Banjarbaru," ujarnya.
Untuk yang teranyar, saat ini pengawas katanya baru memetakan dua Kecamatan, yakni Landasan Ulin dan Liang Anggang. Hal ini pun sebutnya masih berproses sembari menyasar kecamatan lain.
"Saya ambil contoh hasil identifikasi mapping ini ada sekitar 8-10 titik di wilayah Landasan Ulin. Angka ini bisa bertambah dari hasil mapping kita. Nanti di titik ini yang akan kita perketat patrolinya," katanya.
Sayangnya, Dahtiar enggan mempublikasi titik-titik tersebut dengan pertimbangan menjaga kerahasiaan pengawasan. Namun ia memastikan dan berjanji bahwa praktik money politics akan jadi komitmen pihaknya dalam penegakannya.
"Kita sudah meminta semua jajaran pengawas untuk meningkatkan pengawasan. Kita minta pengawas membuka mata dan telinga soal potensi ini. Posko pengaduan juga akan dibuat, kalau ada temuan silakan laporkan ke posko," pesannya.
Lantas apa sebetulnya kriteria sehingga suatu wilayah dipetakan sebagai kawasan rawan money politics? Dijelaskan Dahtiar salah satu parameternya bisa dilihat dari tingkat ekonomi masyarakatnya.
"Kita juga memetakan dari daerah-daerah mana saja yang dominan mendapat bantuan sosial oleh pemerintah, karena ini rawan dimasuki praktik money politics," tuntasnya. (rvn/bin/ema)
