MANAGED BY:
KAMIS
24 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 26 November 2020 09:40
Pensiunan Masih Pakai Aset Pemprov, BPK dan KPK Beri Catatan
MASIH KACAU: Mobil dinas pejabat pemerintah masih merupakan aset yang sulit diinvetarisir karena minimnya Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) yang dipergunakan. | Foto: ISTIMEWA

PROKAL.CO,

BANJARMASIN – Masih banyak aset Pemerintah Provinsi Kalsel yang pemanfaatannya tidak diatur dengan baik hingga terkesan belum optimal. Banyak aset tanah, gedung, rumah dinas, hingga kendaraan dinas dikuasi oleh pihak ketiga, termasuk pensiunan.

Hal ini terungkap setelah adanya hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI pada 15 Juni lalu, atas sistem pengendalian intern pada pemerintah provinsi kalsel anggaran 2019 Nomor 14.B/LHP/XIX.BJM/06/2020. BPK RI memberi catatan, yakni pengamanan BMD (barang milik daerah) Pemprov Kalsel belum sepenuhnya memadai.

Tak hanya BPK, KPK pun memberi catatan BMD Pemprov Kalsel. Catatan tersebut meliputi, proses sertifikasi tanah dan balik nama sertifikat atas nama Pemprov Kalsel belum optimal, aset tanah belum seluruhnya diberi pagar pengaman dan plang atas nama Pemprov Kalsel, bukti kepemilikan kendaraan/alat angkutan bermotor belum seluruhnya disimpan dan diamankan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda).

Catatan lain adalah, penggunaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional belum sepenuhnya didukung dengan Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) dan Berita acara serahterima serta surat pernyataan tanggung jawab.

Dari data dan pemetaan Bakeuda Kalsel BMD Pemprov Kalsel, tanah aset sebanyak 694 yang tersebar di berbagai lokasi. Bahkan diantaranya berada di luar Kalsel, yakni sebanyak 16 lokasi berada di Pulau Jawa, 1 lokasi di Sulawesi dan sisanya, sebanyak 677 lokasi berada di Kalimantan.

Meski banyak memiliki aset, namun ternyata, dari sebanyk 694 BMD berupa tanah tersebut, baru 48 persennya yang belum bersertifikat. Sisanya, sebanyak 52 persennya tidak memiliki sertifikat.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 23 Juni 2021 14:06
PARLEMENTARIA

Pansus C DPRD Bahas Raperda Tentang Penanaman Modal

BANJARBARU - Panitia Khusus (Pansus) C di DPRD Kota Banjarbaru…

Rabu, 23 Juni 2021 10:34

ULM Pastikan Buka Perkuliahan Tatap Muka, UIN Menunggu Izin Daerah

BANJARMASIN - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) akan membuka perkuliahan tatap…

Rabu, 23 Juni 2021 10:30

Selisih Suara Diatas 1,5 Persen, Tuntutan Denny Bisa Diabaikan MK

BANJARMASIN - Denny Indrayana-Difriadi menggugat sengketa PSU ke MK, Senin…

Rabu, 23 Juni 2021 10:24

Rusak Lagi, Hanya Dijaga Sejam Sehari, Portal Jembatan Alalak II Suguhkan Drama Berkali-kali

Berkali-kali portal baja Jembatan Alalak II bengkok atau patah dihantam…

Rabu, 23 Juni 2021 10:19

Daerah Lain Melonjak, Banjarmasin Tak Boleh Lengah Melawan Covid-19

BANJARMASIN - Sejumlah daerah di Indonesia menghadapi lonjakan kasus COVID-19.…

Rabu, 23 Juni 2021 09:55

Tak Raih WTP, HST Disorot

BARABAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada anggaran…

Rabu, 23 Juni 2021 09:26
Pemkab Tanah Laut

Resmikan Alat Implan KB Baru

PELAIHARI - Dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-28 Tahun…

Rabu, 23 Juni 2021 09:25
Pemkab Tanah Laut

Pemkab dapat Apresiasi dari BKKBN RI

PELAIHARI - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik…

Rabu, 23 Juni 2021 09:24
Pemkab Tanah Laut

Puskesmas Panyipatan Laksanakan Vaksinasi

PANYIPATAN - Dalam rangka kegiatan Manunggal Tuntung Pandang (MTP) di…

Rabu, 23 Juni 2021 09:23
Pemkab Tanah Bumbu

Pengawasan Kefarmasian Disosialisasikan

BATULICIN – Balai POM Tanah Bumbu menggelar sosialisasi tindaklanjut hasil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers