MANAGED BY:
MINGGU
11 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 26 November 2020 09:40
Pensiunan Masih Pakai Aset Pemprov, BPK dan KPK Beri Catatan
MASIH KACAU: Mobil dinas pejabat pemerintah masih merupakan aset yang sulit diinvetarisir karena minimnya Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) yang dipergunakan. | Foto: ISTIMEWA

PROKAL.CO,

BANJARMASIN – Masih banyak aset Pemerintah Provinsi Kalsel yang pemanfaatannya tidak diatur dengan baik hingga terkesan belum optimal. Banyak aset tanah, gedung, rumah dinas, hingga kendaraan dinas dikuasi oleh pihak ketiga, termasuk pensiunan.

Hal ini terungkap setelah adanya hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI pada 15 Juni lalu, atas sistem pengendalian intern pada pemerintah provinsi kalsel anggaran 2019 Nomor 14.B/LHP/XIX.BJM/06/2020. BPK RI memberi catatan, yakni pengamanan BMD (barang milik daerah) Pemprov Kalsel belum sepenuhnya memadai.

Tak hanya BPK, KPK pun memberi catatan BMD Pemprov Kalsel. Catatan tersebut meliputi, proses sertifikasi tanah dan balik nama sertifikat atas nama Pemprov Kalsel belum optimal, aset tanah belum seluruhnya diberi pagar pengaman dan plang atas nama Pemprov Kalsel, bukti kepemilikan kendaraan/alat angkutan bermotor belum seluruhnya disimpan dan diamankan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda).

Catatan lain adalah, penggunaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional belum sepenuhnya didukung dengan Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) dan Berita acara serahterima serta surat pernyataan tanggung jawab.

Dari data dan pemetaan Bakeuda Kalsel BMD Pemprov Kalsel, tanah aset sebanyak 694 yang tersebar di berbagai lokasi. Bahkan diantaranya berada di luar Kalsel, yakni sebanyak 16 lokasi berada di Pulau Jawa, 1 lokasi di Sulawesi dan sisanya, sebanyak 677 lokasi berada di Kalimantan.

Meski banyak memiliki aset, namun ternyata, dari sebanyk 694 BMD berupa tanah tersebut, baru 48 persennya yang belum bersertifikat. Sisanya, sebanyak 52 persennya tidak memiliki sertifikat.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 10 April 2021 12:28

Acungan Jari di Masjid Berbuntut Panjang, Denny Tak Penuhi Panggilan Bawaslu

BANJARMASIN - Acungan dua jari Denny Indrayana di salah satu…

Sabtu, 10 April 2021 12:26

Banyak yang Tak Mau Donor Darah di Siang Hari Ramadan, PMI Bakal Datangi Jemaah Salat Tarawih

BANJARMASIN - Tiap bulan Ramadan, stok darah di unit donor…

Sabtu, 10 April 2021 12:21

Positif di Satu Tempat, Negatif di Tempat Lain, Hasil Swab yang Berbeda-beda Dipertanyakan Akurasinya

BANJARBARU - Akhir-akhir ini, isu akurasi hasil pemeriksaan swab PCR…

Sabtu, 10 April 2021 12:09

Pengobatan Putri Tidur Dijamin Gubernur, IDI: Mungkin Kelainan Saraf Otak

BANJARMASIN - Sudah sepekan lebih Siti Raisa Miranda atau biasa…

Sabtu, 10 April 2021 12:02

Hadapi Bahaya Pohon Tumbang, Hanya Mengandalkan Pengamatan Kasat Mata

BANJARMASIN - Masyarakat wajib waspada. Sewaktu-waktu, cuaca murung bisa berubah…

Sabtu, 10 April 2021 11:37

Sosialisasi PSU Terkendala Anggaran

BANJARMASIN - Pendeknya waktu persiapan proses pelaksanaan PSU di tiga…

Sabtu, 10 April 2021 11:31

Atlet Wasaka Divaksin Covid-19

BANJARMASIN – Upaya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalsel untuk…

Sabtu, 10 April 2021 09:23
Pemkab Tanah Laut

Pemkab Akan Bagikan Kartu Kendali LPG 3 Kg

PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan membagikan Kartu Kendali…

Sabtu, 10 April 2021 09:19
Pemkab Tanah Laut

RKPD Fokus pada Dua Prioritas

PELAIHARI - Setelah menghadapi bencana non alam Covid-19 pada awal…

Sabtu, 10 April 2021 09:18
Pemkab Tanah Laut

Dispar Rangkul Pelaku Seni Musik

PELAIHARI – Akibat pandemi covid-19 yang melanda kabupaten Tanah Laut…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers