SEMENTARA ITU, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kemarin (25/11) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta.
Pemberian DIPA dan TKDD 2021 tersebut diikuti langsung oleh Plt Gubernur Kalsel Rudy Resnawan secara virtual di Command Center, Setdaprov Kalsel.
Usai acara, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel Agus Dyanoor menyampaikan, meski secara resmi sudah diserahkan presiden, namun provinsi belum mengetahui berapa DIPA dan TKDD yang akan diterima. "Desember baru diketahui, saat dilakukan penyerahan ke satker vertikal dan satker pemerintah daerah (SKPD)," katanya.
Dia mengungkapkan, DIPA dan TKDD akan diserahkan Plt Gubernur Kalsel pada 1 Desember 2020 di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel.
Sementara itu, dalam penyerahan DIPA dan TKDD, presiden mengingatkan seluruh pimpinan K/L dan Kepala Daerah untuk menjadikan kecepatan, ketepatan, dan akurasi sebagai karakter dalam pelaksanaan kebijakan. Baik di bidang kesehatan maupun ekonomi.
“Kecepatan ketepatan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Ini harus juga segera pulih kembali,” ujar Jokowi.
Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk K/L sebesar Rp1.032 triliun. Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun.
Alokasi belanja tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Yakni kesehatan Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,17 triliun perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun.
“Kita tahu semuanya dan kita sudah merasakan bahwa 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui. Dan, di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian,” kata Jokowi.
Dia menyampaikan, APBN 2021 akan fokus pada empat hal utama. Pertama, penanganan kesehatan dalam hal penanganan Covid-19, utamanya fokus pada vaksinasi. “Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan,” ucapnya.
Kedua, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi, terutama dukungan kepada UMKM dan dunia usaha.
Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat kita akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan lain. (ris/ay/ran)
