BANJARMASIN – Pandemi masih rakus memakan anggaran pemerintah. Di Kalsel, tahun ini Pemprov Kalsel bahkan memangkas anggaran kerja hampir 50 persen di tiap SKPD. Pemotogan terbukti berdampak terhadap jalannya program pembangunan daerah. Banyak rencana dan pekerjaan yang batal dilaksanakan karena seretnya anggaran.
Meski hampir setahun, sepertinya penanganan pandemi Covid-19 masih dijadikan prioritas utama. Demi penanganan itu, Pemprov Kalsel memotong anggaran sekitar Rp400 miliar. “APBD tahun ini turun hampir 18 persen, sebagian besarnya dipotong untuk penanganan Covid-19,” ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Kalsel, Agus Dian Nur kemarin.
Agus mengatakan di tahun depan pemotongan kemungkinan akan kembali terjadi, meski dia tak berani berasumsi. Menurutnya, pemotongan ini adalah atas instruksi pemerintah pusat, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. “Mudah-mudahan tidak dipotong lagi,” tuturnya.
Meski demikian, dia menerangkan untuk APBD Kalsel 2021, disusun secara normal seperti biasa. Yakni besaran Pendapatan Daerah yang mencapai Rp5,415 triliun dan besaran Belanja Daerah sebesar Rp5,515 triliun, dengan defisit mencapai Rp100 miliar.
Jika dibandingkan dengan APBD Murni tahun anggaran 2020, nilainya hampir berbeda Rp1,5 triliun, karena keuangan daerah terdampak pandemi. Untuk diketahui, saat disahkan tahun lalu, anggaran pendapatan daerah mencapai Rp6,996 triliun dan belanja daerah mencapai Rp7,346 triliun. “Sampai saat ini kami belum tahu, apakah akan dipotong lagi atau tidak. Semoga saja tak ada pemotongan kembali,” harapnya.
Pengamat ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Arief Budiman mengatakan budget pandemi tentu akan memakan anggaran pembangunan. Hal ini berdampak pada rencana kerja yang sudah disusun oleh pemerintah sendiri. “Memang dampaknya tak maksimalnya program kerja pemerintah. Tapi mau bagaimana lagi, ini demi penanganan kemanusian,” sebutnya.
Dia berharap, meski belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, pemerintah daerah tetap menyusun rencana kerja sesuai yang diprogramkan. “Memang dengan terjadinya pemotongan, sektor lain juga terdampak. Semoga saja tak ada lagi pemotongan,” ujarnya.
Pemerintah sebutnya serba salah, apakah mengejar program atau menangani pandemi yang akan berdampak luas terhadap kemanusian. “Harus juga dimaklumi. Tapi penyusunan anggaran memang harus sesuai prioritas.(mof/ran/ema)
