BANJARBARU - Delapan bulan sudah ribuan desa di Kalsel menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD). Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, sejak April hingga 24 November anggaran yang dikucurkan untuk BLT-DD sudah Rp366 miliar lebih.
BLT-DD sendiri merupakan bantuan dari pemerintah yang dialokasikan dari dana desa, untuk diberikan ke masyarakat desa yang tidak mampu dan terdampak pandemi Covid-19.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkipli mengatakan, dari 11 kabupaten di Kalsel, BLT-DD paling banyak disalurkan di Banjar. Yakni, sebesar Rp62.316.600.000. "Karena Kabupaten Banjar punya desa paling banyak di Kalsel, dengan jumlah 277 desa," katanya.
Sedangkan kabupaten yang paling sedikit menyalurkan BLT-DD ialah Tabalong. Zulkipli menyampaikan, di daerah yang memiliki 121 desa ini BLT-DD yang disalurkan hanya Rp14.777.100.000. "Tabalong sedikit, sebab jumlah desanya juga paling sedikit," ucapnya.
Saat ini, penyaluran BLT-DD sudah memasuki tahap ke enam. Pada tiga tahap awal, setiap kepala keluarga menerima Rp600 ribu. Setelah itu di tahap selanjutnya, Rp300 ribu per KK.
Zulkipli mengungkapkan, pada November ini ada 10 desa yang menyalurkan BLT-DD. "10 desa ini semuanya dari Hulu Sungai Utara," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Zul ini berharap, desa-desa di Kalsel dapat segera merealisasikan penyaluran BLT-DD di tahap enam. Agar perekonomian di desanya terus berputar.
"Kalau untuk tahun depan, kami berharap ada program bangkit untuk desa. Semacam recovery setelah pandemi Covid-19," paparnya.
Ditanya berapa pagu dana desa yang diterima Kalsel pada 2021, Zulkipli menuturkan, pihaknya masih menunggu informasi dari pemerintah pusat. "Belum ada pemberitahuan, naik atau tidaknya," tuturnya.
Untuk tahun ini sendiri dana desa yang diterima Kalsel mencapai Rp1,5 triliun lebih. Lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp1,4 triliun.
Zulkipli mengatakan, sama dengan tahun lalu dana desa yang diterima dibagi ke 1.863 desa di Kalsel. Dari jumlah itu paling banyak berada di Kabupaten Banjar. Yakni sebanyak 277 desa. "Maka dari itu, dana desa untuk Banjar juga lebih banyak. Mencapai Rp200 miliar," katanya.
Sedangkan desa yang paling sedikit menerima dana desa, dia menyebut Kabupaten Tabalong. Sebab, jumlah desa di daerah ini juga paling sedikit yakni 121. "Dana desa yang diterima Tabalong sekitar Rp108 miliar," sebutnya.
Sementara itu, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyatakan arah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada 2021 untuk mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.
“Peningkatan quality control anggaran TKDD mendorong pemerintah daerah memulihkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka mendukung penguatan ekonomi nasional,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis 26 November 2020.
Astera menjelaskan terdapat lima arah kebijakan TKDD 2021 secara umum, yang pertama ialah mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan.
“Juga dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan terhadap UMKM,” ujarnya.
Kedua adalah menyinergikan TKDD dan belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam pembangunan human capital yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing. Seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerja sama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN.
Keempat adalah melakukan redesain pengelolaan TKDD terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja serta peningkatan akuntabilitas.
Kelima, meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi standar harga satuan regional (SHSR) dan penyusunan bagan akun standar (BAS).
Astera menegaskan lima arah kebijakan TKDD itu harus diimplementasikan mengingat anggarannya untuk tahun depan mengalami peningkatan sebesar 4,1 persen dibanding tahun ini: dari Rp763,9 triliun menjadi Rp795,5 triliun. (ris/ran/ema)
