BANJARBARU - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021 untuk Provinsi Kalimantan Selatan telah diserahkan, kemarin (1/12).
Secara keseluruhan, alokasi anggaran TA 2021 yang diperuntukkan bagi Kalsel sebesar Rp25,85 triliun. Terdiri dari DIPA, Rp9, 27 triliun serta TKDD Rp16, 58 triliun.
Jumlah tersebut berkurang jika dibandingkan dengan tahun ini. Pada TA 2020, Kalsel menerima dana sebesar Rp27,715 triliun. Rinciannya, Rp9,221 triliun untuk DIPA kementrian/lembaga, dan Rp18,494 triliun untuk TKDD.
Kembali ke alokasi anggaran TA 2021, untuk DIPA sebesar Rp9, 27 triliun diberikan kepada 41 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 549 satuan kerja yang tersebar di Kalsel. K/L penerima dana DIPA terbesar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total Rp2, 22 triliun yang meliputi 17 satuan kerja .
Sedangkan dana TKDD 2021 secara keseluruhan sebesar Rp16,58 triliun dialokasikan untuk 14 daerah. Terdiri dari 1 provinsi dan 13 kota/kabupaten. Dana TKDD tersebut terbagi ke dalam 2 jenis peruntukan: Dana Transfer dan Dana Desa.
Dana transfer ialah sebesar Rp15, 05 triliun, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Rp7,73 T; Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3,02 T; Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik ) Rp1,51 T; Dana Alokasi Khusus Non Fisik ( DAK Non Fisik ) Rp2,35 T dan Dana Desa sebesar Rp1,52 T.
Kabupaten/kota penerima dana transfer dan dana desa terbesar di wilayah Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Banjar, dengan total alokasi sebesar Rp1,349 triliun.
Karena di tengah pandemi Covid-19, penyerahan DIPA dan TKDD dilaksanakan dengan cara sedikit berbeda di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel. Yakni, hanya secara simbolis dan tidak mengundang semua satuan kerja.
Plt Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan selaku wakil pemerintah pusat di daerah menyerahkan alokasi dana transfer ke daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk dana transfer provinsi. Serta kepada para bupati / walikota untuk dana transfer kabupaten / kota, termasuk alokasi dana desa.
Dalam sambutannya, Rudy Resnawan mengingatkan kembali arahan Presiden Joko Widodo terkait penggunaan dana APBN yang ditransfer ke daerah tersebut.
Ada empat fokus utama dalam arahan Jokowi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021. Pertama, penanganan kesehatan terkait Covid-19. Utamanya vaksinasi.
Fokus kedua berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Ketiga, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan bidang lainnya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Dedi Sopandi, menjelaskan, 2020 merupakan tahun yang sangat berat secara ekonomi. "Pertumbuhan ekonomi merosot hampir di seluruh wilayah tanah air termasuk Kalimantan Selatan," jelasnya.
