Setelah dilaksanakan selama beberapa bulan pada tahun ini, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD) pada 2021.
---
BLT-DD sendiri merupakan bantuan dari pemerintah yang dialokasikan dari dana desa, untuk diberikan ke masyarakat desa yang tidak mampu dan terdampak pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Zulkipli mengatakan, BLT-DD diperpanjang selama satu tahun di 2021. Hanya saja, setiap kepala keluarga hanya menerima Rp200 ribu per bulan.
"Beda dengan tahun ini, pada tiga bulan pertama Rp600 ribu per bulan. Lalu tiga bulan berikutnya Rp300 ribu sebulan," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Dia mengungkapkan, BLT-DD dilanjutkan karena masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional. "Pemulihan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19 tetap menjadi proritas pada 2021," ungkapnya.
Desa sendiri menurutnya masih bisa menyalurkan BLT-DD dan menjalankan program pemulihan ekonomi lainnya, karena pada 2021 dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat tidak jauh beda dengan tahun ini. "Dana desa untuk Kalsel tahun depan masih 1,5 triliun," ujarnya.
Dibeberkannya, sama dengan tahun lalu dana desa yang diterima dibagi ke 1.863 desa di Kalsel. Dari jumlah itu paling banyak berada di Kabupaten Banjar. Yakni sebanyak 277 desa. "Maka dari itu, dana desa untuk Banjar juga lebih banyak. Mencapai Rp216 miliar," bebernya.
Sedangkan daerah yang paling sedikit menerima dana desa, dia menyebut Kabupaten Tapin. "Dana desa yang diterima Tapin hanya sekitar Rp102 miliar," sebutnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo terkait penggunaan dana APBN yang ditransfer ke daerah. Termasuk dana desa.
Dia menyampaikan, ada empat fokus utama dalam arahan Jokowi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021. Pertama, penanganan kesehatan terkait Covid-19. Utamanya vaksinasi.
Fokus kedua berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Ketiga, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan bidang lainnya.
Di sisi lain, Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Dedi Sopandi, menjelaskan, 2020 merupakan tahun yang sangat berat secara ekonomi.
