BANJARMASIN - Tim pemenangan pasangan Ananda dan Mushaffa Zakir mendatangi kantor Bawaslu Banjarmasin, Kamis (17/12) sore.
Membawa segepok barang bukti, kandidat nomor urut empat itu melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.
Barbuknya berupa surat suara tidak sah. Hingga selisih antara daftar pemilih di TPS dan jumlah pemilih yang hadir pada hari pencoblosan.
"Tim hukum Ananda-Mushaffa meminta Bawaslu dan Gakkumdu membuka investigasi," kata juru bicara Ananda-Mushaffa, Syarkawi seusai melapor.
Masalah ini sebenarnya sudah disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kota, Rabu (16/12) malam. Tapi tidak diakomodir KPU.
Ketika itu, dibeberkan perkara perhitungan di KPPS yang perlu dicermati ulang. Lalu, temuan pemilih boleh nyoblos dengan hanya membawa surat undangan. Padahal, PKPU Nomor 18 Tahun 2020 sudah menyebutkan kewajiban membawa KTP.
Lalu, adanya petugas TPS yang tak menyampaikan jumlah pemilih yang hadir. Padahal, itu penting untuk pencocokan data saksi. Bukti-bukti itulah yang kemudian diserahkan kepada Bawaslu.
"Bawaslu sebagai pengawas Pilwali tentu berwenang menilai. Apakah Pilwali berjalan sesuai aturan KPU atau menyalahi. Bisa dikaji, jika menyalahi, maka harus ada pemilu ulang," tegas Syarkawi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjarmasin, Subhani mengatakan, laporan sudah diterima. Tapi ia belum bisa berkomentar banyak.
Mengacu laman Sirekap KPU, petahana Ibnu Sina-Arifin Noor memimpin dengan 39,2 persen suara. Di belakang, ada penantang Ananda-Mushaffa dengan 31,9 persen suara.
"Dalam satu dua hari ini kami kaji. Jika berkasnya belum lengkap, kami minta lengkapi. Jika sudah lengkap, baru mekanisme penanganan pelanggaran berjalan," ujarnya. (gmp/fud/ema)
