BANJARBARU - Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terseok-seok mengejar realisasi pendapatan daerah. Meski begitu, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel mencatat, per 21 Desember 2020 pendapatan dari sektor pajak sudah terhimpun Rp2,1 triliun.
Dengan realisasi sebesar itu, maka Pemprov Kalsel masih harus mencari pemasukan sekitar Rp400 miliar untuk bisa mencapai target tahun ini sebesar Rp2,5 triliun.
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Rustamaji mengatakan, dari lima jenis penerimaan yang menjadi kewenangan mereka, sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang masih jauh dari target.
"Ini karena dampak pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi masyarakat lemah. Sebab, capaian pajak daerah dipengaruhi oleh kemampuan daya beli masyarakat. Termasuk penambahan kendaraan bermotor," katanya dalam Rapat Kerja Badan Keuangan Daerah Kalsel 2020 di Hotel Novotel Banjarbaru, kemarin.
Berdasarkan data Bakeuda Kalsel, realisasi penerimaan BBNKB hingga 21 Desember baru 71,04 persen atau sebesar Rp342.667.144.447, dari target Rp482.357.200.000.
Lalu bagaimana dengan empat sektor lainnya? Untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), realisasinya cukup menggembirakan karena sudah mencapai 98,64 persen atau Rp684.580.465.846 dari target Rp694.000.000.000.
Sedangkan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), realisasinya tercatat 85,53 persen atau Rp915.118.184.380 dari target Rp1.070.000.000.000. Kemudian, Pajak Rokok realisasinya sekitar 81,87 persen: Rp225.154.444.969 dari target Rp275.000.000.000.
Hanya Pajak Air Permukaan (PAP) yang realisasinya sudah mencapai target. Yakni Rp4.294.509.201 dari target Rp4.000.000.000, dengan persentase 107,36.
Rustam berharap, semua sektor pendapatan bisa mencapai target di waktu yang tersisa tahun ini. "Teman-teman di daerah terus bekerja keras untuk mencapai target. Bahkan, sampai membuka pelayanan pada malam hari," ujarnya.
Ihwal Rapat Kerja Badan Keuangan Daerah Kalsel 2020 yang mereka gelar di Hotel Novotel Banjarbaru, kemarin. Dia menuturkan, rapat digelar untuk membahas program kerja ke depan. "Di sini kita membahas gagasan atau ide untuk mengoptimalkan pendapatan," tuturnya.
Ditambahkannya, dalam rapat kerja itu Bakeuda Kalsel mengundang seluruh Kepala Samsat atau Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) UPPD se-Kalimantan Selatan. "Karena pengoptimalan pendapatan pelaksana tugas dibebankan ke UPPTD," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Samsat Banjarbaru Tomy Hariadi mengakui bahwa di tengah pandemi Covid-19 sulit untuk mengejar target pendapatan. "Karena ekonomi masyarakat sangat terdampak," katanya.
Disampaikannya, khusus untuk Samsat Banjarbaru realisasi pendapatan hingga kini baru sekitar 84,45 persen. "Padahal tahun lalu realisasi kita bisa mencapai 100,34 persen," pungkasnya. (ris/ran/ema)
