MANAGED BY:
MINGGU
11 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Senin, 28 Desember 2020 06:20
9 Napi Banjarbaru Terima Remisi Natal
REMISI: Upacara penyerahan surat keputusan (SK) remisi dari Kemenkumham RI. SK diserahkan Kepala Lapas Banjarbaru, Amico Balalembang kepada 9 narapidana yang menerimanya. | FOTO: LAPAS BANJARBARU

PROKAL.CO,

BANJARBARU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi khusus Natal 2020 kepada para narapidana Nasrani di Lapas Kelas IIB Banjarbaru, Jumat (25/12) pagi.

Pemberian remisi ditandai dengan upacara penyerahan surat keputusan (SK) Kemenkumham RI. SK diserahkan Kepala Lapas Banjarbaru, Amico Balalembang kepada para narapidana yang menerimanya.

Dalam kesempatan itu, Amico mengatakan, di Lapas Banjarbaru ada sembilan orang yang mendapatkan remisi Natal. Dari total 23 narapidana yang beragama Kristen.

Amico menjelaskan, ada sejumlah faktor mengapa belasan narapidana Nasrani lain tidak mendapatkan jatah remisi. Salah satunya, lantaran ada yang masih berstatus tahanan atau putusan pidana belum dinyatakan inkrah.

Lalu faktor lainnya terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) 99, yang mana bagi narapidana pengguna narkotika dengan hukuman penjara di atas 5 tahun dan narapidana yang tersandung kasus tindak pidana korupsi, wajib memenuhi sejumlah syarat khusus.

Misalnya untuk narapidana yang tersandung kasus tipikor. Agar bisa mendapatkan remisi, mereka harus lebih dulu membayar uang pengganti dan denda yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan,beber Amico.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 03 September 2015 08:40

Menengok Pusat Produksi Rinjing di Nagara: Pernah Produksi Wajan Khusus untuk Haulan Guru Sekumpul

<p><em>Ibu rumah tangga pasti mengenal alat masak yang satu ini. Ya, wajan atau rinjing…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers