MANAGED BY:
SENIN
02 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 31 Desember 2020 10:56
Pilgub Masih jadi Sengketa, Jabatan Gubernur Bisa Dijabat Pj
AKTIF LAGI: Sahbirin Noor dalam pemungutan suara 9 Desember lalu. Petahana kini kembali aktif sebagai Gubernur Kalsel.

PROKAL.CO,

BANJARMASIN - Jabatan Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel akan berakhir pada 12 Februari 2021 mendatang. Sementara, sampai saat ini pemenang Pilgub Kalsel masih menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika sengketa perselishan hasil pemilihan berjalan lama, tak menutup kemungkinan gubernur akan dijabat oleh Penjabat (Pj) dari pemerintah pusat. Melihat jadwal dan peraturan MK nomor 7 tahun 2020 tentang Tahapan Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, jadwal pengucapan putusan atau ketetapan baru dibacakan pada 15-16 Februari 2021 mendatang.

Itu pun jika tak ada pemeriksaan persidangan lanjutan yang berisi mendengar keterangan saksi atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Jika berlanjut ke tahapan ini, hakim MK akan membacakan putusan atau ketetapan pada 19-24 Maret 2021. KPU akan menetapkan pemenang Pilgub Kalsel lima hari setelah ada putusan MK yang menolak gugatan dari pemohon.

Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setdaprov Kalsel Wira Yudha Perdana mengungkapkan, soal kemungkinan akan adanya Pj gubernur nanti jika sengketa perselisihan hasil di MK belum tuntas, sudah disampaikan ke Kemendagri. “Sudah kami tanyakan,” terang Wira kemarin.

Diterangkan Wira, untuk urusan penunjukkan Pj gubernur, kewenangannya langsung dari Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg). Kemendagri hanya berwenang di posisi Pj bupati atau wali kota. “SK gubernur itu di Setneg. Kemendagri hanya verifikasi berkas saja, tapi yang mengeluarkan nanti adalah Setneg tandatangan Presiden. Kita tunggu saja, saya tak bisa berandai-andai,” tandasnya.

Jika hanya Plt, posisi tersebut bisa saja akan diemban oleh Sekdaprov Kalsel. Namun, sampai saat ini Sekdaprov Kalsel masih dijabat oleh Plt juga. Bukan definitif. Sahbirin Noor sendiri pada 6 Desember lalu kembali berstatus sebagai Gubernur Kalsel setelah sempat cuti kampanye selama 71 hari.(mof/ran/ema)


BACA JUGA

Senin, 02 Agustus 2021 18:49
BREAKING NEWS

PENUH..!  Portal RSD Idaman Ditutup, Hanya Layani Gawat Darurat Kebidanan

BANJARBARU - Bed atau Tempat Tidur (TT) di RSD Idaman…

Senin, 02 Agustus 2021 17:31
BREAKING NEWS

Ruang IGD Penuh, RSHB Dirikan Tenda Darurat

PELAIHARI - Meningkatnya pasien positif covid-19 di Tala menyebabkan penuhnya…

Senin, 02 Agustus 2021 05:54

Hari Ini Seleksi CPNS Diumumkan

BANJARMASIN - Siapa yang lolos dalam seleksi administrasi calon pegawai…

Senin, 02 Agustus 2021 05:52

BLT DD Sudah Tersalur 183 Miliar

BANJARBARU - Meski pada bulan Juni realisasi Bantuan Langsung Tunai…

Senin, 02 Agustus 2021 05:51

Gugatan Denny Gugur, Kemenangan Sahbirin-Muhidin Ditetapkan Lusa

BANJARMASIN - Usai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) lalu, Komisi Pemilihan…

Senin, 02 Agustus 2021 05:37

Turun Level Cuma Harapan, PPKM Lanjut atau Setop?

BANJARMASIN – PPKM level 4 diperpanjang atau dihentikan, akan ditentukan…

Senin, 02 Agustus 2021 05:31

Pengunjung Siring Dibubarkan, PKL: Kami Disuruh Makan Batu?

BANJARMASIN - PEDAGANG kaki lima yang biasa mangkal di Siring…

Senin, 02 Agustus 2021 05:19

Habib Fatur Rancang Alat Deteksi Vaksin

BANJARMASIN - Smart Checker, itulah nama alatnya. Gunanya untuk mendeteksi…

Senin, 02 Agustus 2021 05:16

Level 2 Dulu, Baru Boleh Lakukan PTM Terbatas

BANJARBARU - Berada di level 4 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat…

Senin, 02 Agustus 2021 05:05

PPKM Level 3, HST Buka Layanan Call Center

]BARABAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menyikapi dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers