Sengketa Pilgub Ganggu Pembangunan Banua, RPJMD Menunggu Gubernur Defi nitif

- Jumat, 8 Januari 2021 | 15:25 WIB

BANJARMASIN - Di tengah belum ada kepastian gubernur defi nitif, Bappeda Kalsel harus berpacu dengan waktu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai aturan, Perda ini harus sudah ditetapkan enam bulan sesudah pelantikan kepala daerah.

Yang jadi persoalan, sampai saat ini belum ada kejelasan kapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel terpilih dilantik karena menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengacu masa jabatan Sahbirin Noor-Rudy Resnawan, pasangan ini akan berakhir pada 12 Februari mendatang. Sementara, sesuai jadwal sidang sengketa perselisihan hasil di MK akan dibaca dan diputuskan paling cepat 19 Maret atau paling lambat 24 Maret.

Itu artinya, akan ada jeda waktu sekitar satu setengah bulan yang membuat penyusunan dan penetapan RPJMD tak bisa dilakukan oleh Pemprov Kalsel.

-

Sedianya, jika mengacu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur saat ini, di bulan Juli mendatang perda ini padahal sudah bisa ditetapkan. "Dengan adanya kondisi seperti ini (sengketa hasil MK), kami pun hanya bisa menunggu," ujar Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira kemarin.

Untungnya, draf perda RPJMD sudah ada kerangkanya sejak jauh hari. Dari informasi terbaru yang didapat pihaknya, Kemendagri menyatakan bahwa masa penyusunan RPJMD tetap lima tahun. Sehingga penyusunan RPJMD dari 2021 sampai 2026. "Ini yang membuat kami terbantu. Apalagi RPJMD akan berkelanjutan sampai gubernur periode Pilgub tahun ini berakhir," tukasnya.

Lalu apa yang dikejar Pemprov Kalsel pada RPJMD kali ini? Fajar mengungkapkan, yang paling utama adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Diketahui, IPM Kalsel sendiri lima tahun terakhir, berhasil meningkatkan dengan mencapai angka 70,72.

"Meski mengalami peningkatan jika dibandingkan lima tahun lalu, namun angkanya masih berada di bawah target nasional. Ini yang akan dikejar Pemprov lima tahun kedepan," papar mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin itu.

Meningkatkan IPM ini, ada dua sektor yang akan menjadi fokus dilakukan penguatan. Yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan sendiri rata-rata lulus sekolah masih delapan tahun, belum 12 tahun. "Selain meningkatkan rata-rata lulus sekolah. Sekolah kejuruan akan difokuskan untuk menyiapkan era 4.0 agar siap pakai di dunia kerja," sebutnya.

Di sektor kesehatan, masih tingginya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung hingga stroke menjadi perhatian khusus pemprov lima tahun kedepan. "Menekan kematian ibu dan bayi hingga stunting juga salah satu yang akan dikejar," imbuhnya.

Berbicara infrastruktur yang nantinya berhubungan erat dengan peningkatan IPM, Fajar menyebut, lima tahun kedepan pemprov akan membangun konektivitas daerah, termasuk daerah yang aksesnya belum ada. "Contohnya untuk menunjang kawasan ekonomi strategis di Batulicin, aksesnya akan dihubungkan ke kawasan metropolitan di Banjarbaru melalui jalan bebas hambatan," ujarnya.

Pembangunan jalan lintas barat pun dalam lima tahun menjadi program pemprov. Di mana akses Banjarmasin-Batola-Margasari-Rantau-Amuntai-Tabalong akan dilakukan penanganan. "Akses ini bahkan untuk menunjang hasil produksi ke Ibu Kota Negara nanti," tukasnya.

Halaman:

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Rem Blong, Truk Solar Hantam Dua Rumah Warga

Kamis, 28 Maret 2024 | 19:00 WIB

Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:50 WIB

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB
X