BANJARBARU - Dua hari lalu, sejumlah warga di kelurahan Syamsudin Noor Banjarbaru mengadu ke DPRD Banjarbaru melalui Komisi 3. Mereka melaporkan bahwa ada dugaan pencaplokan lahan oleh perusahaan di bidang pengembangan perumahan di kawasan sana.
Secara umumnya, akses warga ditutup oleh pembangunan perumahan. Akibatnya, selain akses yang putus. Pembangunan ini juga diduga membuat genangan di kawasan pemukiman warga.
Ketua Komisi 3 DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro mengatakan bahwa pihaknya telah memediasi pihak yang berperkara. Termasuk katanya turut menghadirkan pihak pemerintah dalam hal ini lurah serta SKPD terkait.
"Memang dari hasil mediasi yang kita fasilitasi kemarin belum ditemukan kata mufakat. Kedua belah pihak, dalam hal ini warga dan perusahaan masih terjadi perbedaan pendapat," katanya.
Legislator Partai NasDem ini menyebut pihaknya meminta agar kedua belah pihak untuk mencari jalan tengah. Yakni bermusyawarah soal terjadinya friksi atau benturan tersebut.
"Kita komisi 3 juga akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah melalui SKPD terkaitnya. Khususnya juga kepada SKPD yang mengakomodir dan menerbitkan IPPT," tegasnya.
Belajar dari perkara ini, Baskoro meminta Pemko lebih membangun komunikasi yang produktif. Hal ini kata Baskoro agar tidak ada perkara senada di kemudian hari antara warga dan pihak perusahaan seperti ini.
"Pengawasan harus maksimal, lalu juga Pemko jangan ujug-ujug menerbitkan izin tanpa menggali dan mempelajari lebih lanjut. Misalnya perkara ini, akses jalan itu sudah puluhan tahun digunakan warga," pesannya. (rvn/bin/ema)
