MARTAPURA – Puluhan relawan dari Martapura Timur mendemo kantor BPBD Banjar di Jalan Sekumpul Ujung Martapura, Kamis (21/1) petang. Mereka menuntut lembaga itu untuk hadir di pusat bencana, memperhatikan dapur umum swasta dan lebih lentur dalam administrasi permintaan barang bantuan.

Relawan dapur umum mengeluh sulitnya mengakses bantuan logistik untuk kebutuhan memasak selama banjir besar masih berlangsung di Martapura TImur. Selama sepuluh hari lebih, relawan hanya mengandalkan swadaya dan uluran tangan dari dermawan. Dibagi merata kepada korban banjir di sekitar Martapura Timur.

Sayangnya, puluhan massa dari relawan banjir hanya ditemui oleh Sekretaris BPBD Banjar Azhar. Pasalnya, Kepala BPBD Banjar M Irwan Kumar mendampingi kunjungan menteri ke Sungai Tabuk. Warga sempat kecewa karena pimpinannya tidak berada di tempat. Relawan yang kesal minta kepastian kapan bantuan disalurkan kepada relawan Martapura Timur.

“Kami kesulitan mengakses bantuan. Sangat ribet dan birokratis padahal dibutuhkan bahan pangan untuk pasca banjir,” kata Sekretaris Buser 690 Martapura, Syarif di kantor BPBD Banjar, kemarin.

Mereka menyaksikan langsung di kantor BPBD, sangat banyak peralatan pendukung untuk dapur umum yang tersimpan di lingkungan kantor. Seperti ratusan tandon untuk air bersih, lima jukung yang terlantar dan dikelilingi sarang laba-laba. Alat masak dan perahu karet serta speed boat yang nyandar di garasi. Bahan sembako juga penuh di gudang BPBD Banjar. Padahal pengungsi membutuhkan itu secepatnya.

Juru bicara Aliansi dari masyarakat Banjar Aliansyah mendesak Bupati Banjar menonaktifkan Kepala BPBD Banjar yang dinilainya tidak memberikan pelayanan kepada korban banjir. Bisa dilihat ketika pertama banjir sampai persiapan pasca banjir.

“Saya tuntut Guru Khalil memerintahkan kepala BPBD bekerja lebih giat. Jaga emosi, kedepankan pelayanan, dan lebih fleksibel mengelola dan mendistribusikan bantuan. Kalau tidak bisa kerja, lebih baik diberhentikan,” katanya lagi.

Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi lebih keras lagi. Dia sejak awal sudah menyampaikan langsung ke bupati banjir bakal membesar di Kecamatan Martapura Timur seperti Desa Pekauman, Kampung Melayu, dan Dalam Pagar. Namun, Pemkab Banjar tidak punya sikap dan sangat terlambat menetapkan status darurat.

“Jika di kecamatan lain baru seminggu, di Martapura Timur lebih sebulan air menggenangi rumah warga. Baru berstatus darurat banjir,” ungkap Rofiqi.

Rofiqi berencana menggunakan hak legislatifnya pekan depan memanggil BPBD Banjar dan menginterpelasi. Kenapa bantuan yang jadi hak dasar pengungsi sampai saat ini tidak merata? Bahkan terkesan sulit karena terlalu menonjolkan aturan dibanding sisi sosialnya. Selama ini, ujarnya logistik untuk bantuan dikirim ke Martapura TImur, namun tidak diketahui siapa yang menerima.

“Kalau di Martapura Timur ada dapur umum, kenapa warga masih mencari nasi bungkus ke relawan swasta di Desa Mekar,” ungkapnya.

Rizanie Anshari dari DPRD Banjar juga mendapat laporan dari Martapura Barat terkait kinerja BPBD Banjar terlalu ribet. Tidak lentur dalam pembagian bantuan. Pasalnya, camat melaporkan langsung, bahwa kecamatan diminta membuat surat permohonan yang berbelit-belit. Padahal, kecamatan lumpuh, listrik padam, internet mati, semua bahan kantor kebanjiran, karyawan kecamatan mengungsi.

“Maunya kami, bantu dulu atau kirim dulu logistik, administrasi menyusul setelah masa crowded banjir besar menurun,” ungkapnya.

Sekretaris BPBD Kabupaten Banjar, Azhar Alamsyah, telah mencatat semua permintaan relawan dan menindaklanjuti kepada Kepala BPBD Banjar M irwan Kumar. Ia juga akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan relawan dapur umum. Ia meminta relawan bersabar sambil mencari keputusan bersama.(mam/ran/ema)