Banjir lebih dari sepekan melanda Kota Banjarmasin. Peristiwa yang terjadi di awal tahun 2021 ini bahkan disebut-sebut sebagai banjir terparah. Ini tentu menjadi peringatan keras bagi pemerintah setempat.
Evaluasi terkait bencana tersebut dirapatkan Pemko Banjarmasin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota, (22/1).
Ada beberapa masukan menyikapi banjir yang terjadi. Semua masukan itu diharapkan bisa menanggulangi banjir agar tidak lagi terjadi di kemudian hari. "Sebagian besar masukan di antaranya seperti membuat pintu-pintu air, penyedotan dan normalisasi sungai. Ke depannya, PUPR yang melakukan penanganan hal itu, mari dikawal," ungkap Penjabat Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Mukhyar seusai mengikuti rapat itu.
Dalam rapat itu juga direncanakan menginventarisir keberadaan bangunan-bangunan yang berada di atas aliran sungai. Soalnya menghambat saluran air ke Sungai Martapura. Hasil rapat evaluasi memutuskan bangunan liar maupun resmi apabila menutupi aliran sungai maka akan ditertibkan. Tentunya, secara bertahap, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). "Tapi sialnya, saat normalisasi belum dilakukan, banjirnya keburu datang dan airnya menetap," keluhnya.
Ketika banjir melanda, Pemko Banjarmasin telah melakukan sejumlah upaya. Mulai dari penyedotan air sungai, hingga mulai melakukan pembongkaran sejumlah bangunan yang berada persis di atas aliran sungai.
Misalnya bangunan yang berdampingan dengan ruko Citra Sasirangan di kawasan Ahmad Yani Kilometer 3,5. Termasuk pos polisi lalu lintas di pertigaan Jalan Kuripan yang berdiri di atas aliran Sungai Veteran. "Ke depan masih banyak lagi daerah lainnya. Tapi yang didahulukan yang benar-benar mengganggu aliran air sungai. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak juga," terangnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Afrizal seusai mengikuti rapat itu juga menyoroti beberapa hal terkait penanganan banjir di Kota Banjarmasin. Mulai dari penanganan korban banjir hingga pendistribusian logistiknya. Afrizal menyampaikan pihaknya masih mendapatkan banyak keluhan bahwa ada beberapa titik khususnya daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur belum mendapatkan bantuan secara baik. "Saya dengar beberapa permasalahan itu terjadi karena akses yang sulit," ucapnya.
Afrizal juga sempat mempertanyakan beberapa infrastruktur yang sangat tidak representatif dengan keadaan kota Banjarmasin. Contohnya jembatan yang kondisinya rendah. "Begitu air pasang, tidak bisa dilewati lagi. Kemudian jembatan itu juga bisa menjadi penahan sampah yang menyebabkan penumpukan," tambahnya.
Afrizal juga menyoroti kualitas jalan yang tergenang ternyata cepat rusak. Ini membuktikan bahwa kualitas yang dibangun oleh pihak ketiga itu menurutnya sangat tidak baik.
Lantas, bagaimana ke depannya? Afrizal menekankan bahwa pihaknya bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR dan Disperkim Kota Banjarmasin, serta beberapa mitra kerja. "Nantinya, kami juga ingin mendengarkan penjelasan bagaimana sistem koneksi drainase yang ada di Banjarmasin. Selain faktor alam, genangan air yang ada di Banjarmasin juga disumbang oleh tidak terkoneksinya drainase dengan baik," tuntasnya. (war/dye/ema)
