BANJARBARU - Banjir besar yang menerjang 11 kabupaten kota di Kalsel benar-benar merusak semuanya. Selain membuat rugi para petani dan pembudidaya ikan, bencana ini juga mengakibatkan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan babak belur.
Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel mencatat, ada 27 ruas jalan provinsi yang rusak akibat terdampak banjir. Kerusakan rata-rata lantaran tergerus air.
Selain rusaknya jalan di beberapa titik, di puluhan ruas jalan tersebut juga ditemukan ada sejumlah jembatan dan box culvert yang rusak. Sehingga, Pemprov Kalsel perlu anggaran besar untuk menanganinya.
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kalsel, Yasin Toyib mengatakan, untuk memperbaiki semua infrastruktur jalan, jembatan dan box culvert yang rusak akibat banjir diperlukan anggaran hingga Rp985 miliar. "Ini asumsi biaya sementara," katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari mana anggaran sebesar itu didapatkan. "Saat ini belum ada anggaran khusus untuk perbaikan. Kami masih menunggu info lanjutan dari pimpinan. Infonya ada pergeseran anggaran untuk ini," ungkapnya.
Sambil menunggu kepatian tambahan anggaran, Yasin menyampaikan, saat ini mereka tengah memperbaiki infrastruktur vital yang rusak menggunakan anggaran yang tersedia. "Salah satunya jalan longsor di Pematang, Kecamatan Gambut (Kabupaten Banjar) sudah kami tangani. Jalan rusak yang lain juga segera ditangani," ucapnya.
Meski begitu, dia menuturkan masih banyak infrastruktur jalan dan jembatan yang memerlukan penanganan. "Belum lagi jalan yang saat ini masih terendam. Seperti di Jalan Martapura Lama (Kabupaten Banjar) dan Anjir Pasar Marabahan (Barito Kuala), kalau airnya sudah surut mungkin rusaknya baru terlihat," tuturnya.
Disampaikannya, dari semua kabupaten/kota yang terdampak banjir, ruas jalan yang banyak rusak terdapat di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar (lihat grafis). "Di Banjarmasin dan Banjarbaru masing-masing ada enam ruas jalan yang terdampak banjir. Kalau di Kabupaten Banjar ada lima ruas jalan," ucapnya.
Yasin menuturkan, saat ini pihaknya masih mencari informasi infrastruktur di mana lagi yang mengalami kerusakan. Sebab, saat ini sejumlah wilayah masih sulit diakses. "Infonya di Batakan, Pelaihari (Tanah Laut) juga ada tiga jembatan yang rusak. Kami masih mengumpulkan informasi dari rekanan di sana," tuturnya.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira. Dia mengungkapkan, saat ini pendataan infrastruktur yang rusak karena banjir terus dilakukan.
"Untuk infrastruktur milik provinsi sedang didata, kalau sudah nanti langsung turun tim untuk perbaikan. Kalau milik kabupaten/kota, langsung mereka yang menanganinya," ungkapnya.
Di samping pemerintah daerah, Fajar mengatakan, pemerintah pusat melalui Balai Jalan juga langsung menangani jalan dan jembatan di ruas jalan nasional. "Misal jembatan di Mataraman yang sempat putus, hari ini (kemarin) sudah bisa dilewati. Juga yang di Pelaihari, sekarang sedang mereka tangani," katanya.
Lanjutnya, selain fokus ke perbaikan infrastruktur yang rusak, Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten dan kota saat ini juga tengah melakukan perencanaan secara komprehensif terkait pengendalian banjir.
"Kita sedang mengumpulkan data terkait penyebab banjir. Termasuk kondisi ekologi. Data-data ini nanti kita kaji, untuk mendapatkan kesimpulan apa saja yang harus dilakukan guna mengurangi dampak banjir," bebernya.
Dia menambahkan, data tersebut juga digunakan sebagai bahan dalam rencana pembangunan bendungan dan embung di beberapa wilayah banjir. Seperti, Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, Bendungan Pancur Hanau di Hulu Sungai Tengah dan Embung di Tabalong.
"Termasuk juga rencana membuat sodetan atau by pass sungai di Barabai. Melalui data yang terkumpul, kegiatan ini nanti kita evaluasi," tambahnya.
Dikatakan Fajar, dari hasil analisa sementara, pembangunan embung, bendungan dan sodetan memang sangat diperlukan. Sebab, salah satu penyebab banjir ialah tingginya curah hujan yang membuat volume air melebihi kapasitas DAS Barito.
"Dari data yang kami punya, curah hujan saat banjir ini merupakan ulangan 50 sampai 100 tahun. Kejadian seperti ini pernah terjadi pada tahun 1928 dan 1972. Meskipun sekarang dipengaruhi oleh fenomena iklim la nina," katanya.
Dia berharap, masterplant pengendali banjir sudah selesai 5 sampai 10 tahun ke depan. Sehingga, ketika curah hujan tinggi kembali terjadi dampaknya bisa berkurang. "Karena volume air bisa tertahan di bendungan dan embung. Kemudian kalau lolos, ada sodetan yang sudah dibuat untuk mengalirkan air ke wilayah jauh dari permukiman. Dengan begitu, bisa aman dari banjir," pungkasnya. (ris/ma/ran)
