BANJARBARU - Banjir besar yang melanda Banua mengakibatkan banyak kerugian dan kerusakan. Kondisi ini membuat Pemprov Kalsel kelimpungan mempersiapkan anggaran untuk bantuan bagi korban, maupun juga perbaikan infrasruktur yang rusak.
Apabila dana yang tersedia tak cukup, bisa jadi refocusing anggaran di setiap SKPD lingkup Pempov Kalsel kembali terjadi seperti tahun lalu. Ketika itu, pemerintah memerlukan banyak biaya untuk penanganan pandemi virus corona.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Plt Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Ideris mengatakan, melakukan refocusing anggaran merupakan pilihan terakhir. Saat ini, pihaknya berupaya hal itu tidak terjadi.
"Dengan kondisi keuangan yang ada saat ini, (refocusing) kami hindari. Tapi, kalau tidak bisa. Terpaksa (refocusing lagi) seperti tahun lalu," katanya.
Meski begitu, dia mengakui banjir besar benar-benar tak diduga. Sehingga, tidak ada kesiapan anggaran untuk hal ini. "Pada penyusunan APBD kami tidak menduga ada bencana ini. Kami memang menganggarkan untuk bencana, tapi sifatnya tahunan," ujarnya.
Lanjutnya, untuk tahun ini anggaran untuk penanggulangan bencana hanya sekitar Rp50 miliar. Biaya ini disiapkan untuk kebakaran hutan lahan (karhutla) dan pandemi Covid-19. "Karena anggaran untuk Karhutla dan Covid-19 bisa diprediksi. Jadi dianggarakannya segini," ujarnya.
Untuk menambah anggaran untuk penanggulangan bencana, Ideris menyampaikan, Pemprov Kalsel bakal menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Ini seiring dengan keluarnya surat tanggap darurat dari Gubernur Kalsel. "Berdasarkan surat itu, Pemprov wajib menyiapkan dana," ucapnya.
Lalu berapa anggaran BTT yang disiapkan? Dia menuturkan, saat ini pihaknya masih memilah usulan dari para SKPD yang memerlukan anggaran pasca banjir. Seperti, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR. "Kami masih berkoordinasi dengan mereka. Nanti usulan mereka kami evaluasi, karena anggaran hanya untuk yang paling prioritas," tuturnya.
Ditambahkannya, skala prioritas dilihat dari bagaimana pentingnya usulan. Salah satunya, perbaikan jalan yang sangat vital bagi masyarakat. "Kami lihat juga berapa anggarannya. Jangan sampai BTT habis hanya untuk bencana banjir," tambahnya.
Banjir besar yang menerjang 11 kabupaten/kota di Kalsel sendiri benar-benar merusak semuanya. Selain membuat rugi para petani dan pembudidaya ikan, bencana ini juga mengakibatkan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan babak belur.
Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel mencatat, ada 27 ruas jalan provinsi yang rusak akibat terdampak banjir. Kerusakan rata-rata lantaran tergerus air.
Selain rusaknya jalan di beberapa titik, di puluhan ruas jalan tersebut juga ditemukan ada sejumlah jembatan dan box culvert yang rusak. Sehingga, Pemprov Kalsel perlu anggaran besar untuk menanganinya.
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kalsel, Yasin Toyib mengatakan, untuk memperbaiki semua infrastruktur jalan, jembatan dan box culvert yang rusak akibat banjir diperlukan anggaran hingga Rp985 miliar. "Ini asumsi biaya sementara," katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari mana anggaran sebesar itu didapatkan. "Saat ini belum ada anggaran khusus untuk perbaikan. Kami masih menunggu info lanjutan dari pimpinan," ungkapnya. (ris/ran/ema)
