BANJARBARU - Efek banjir di pertengahan bulan Januari lalu masih membekas. Selain membuat puluhan ribu jiwa harus mengungsi. Banjir juga menghantam infrastruktur yang ada.
Di Banjarbaru misalnya, ada puluhan infrastruktur atau fasilitas publik yang rusak. Mulai dari jembatan, jalan, ataupun fasilitas publik lainnya. Tentu hal ini berdampak langsung kepada aktivitas warga.
Terkait hal ini, Anggota DPRD Banjarbaru, Emi Lasari meminta agar pemerintah segera menginventarisir dan memetakan mana skala prioritas. Mengingat, infrastruktur yang rusak katanya selain merugikan masyarakat juga bisa membahayakan masyarakat.
"Contohnya ada jalan yang rusak dan berlubang, bahkan ada yang hampir amblas. Nah ini sangat membahayakan bagi warga kita, saya lihat seperti di jalur jurusan Pelaihari dan di Bangkal Cempaka ada yang rusak," katanya.
Penanganan yang rusak ini tegas Emi memang cukup birokratif. Sebab infrastruktur yang rusak secara status merupakan wewenang dari Pemprov Kalsel, bukan Pemko Banjarbaru.
"Kita sudah meminta Pemko untuk segera melaporkan infrastruktur milik Pemprov yang rusak di wilayah Banjarbaru. Karena memang ini harus segera ditangani agar tidak memicu masalah lain," tegasnya.
Legislator PAN ini pun juga meminta agar pihak Pemprov untuk segera mengakomodir laporan-laporan di tingkat kab/kota yang mengalami kerusakan.
"Kita meminta agar pihak Pemprov dapat segera menindaklanjuti atau melakukan penanggulangan infrastruktur ini. Karena memang di beberapa titik keperluannya mendesak," tuntasnya. (rvn/ij/bin)
