BANJARBARU - Saat ini, Kota Banjarbaru menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari nanti. Artinya, pengawasan dari penerapan ini harus optimal dan maksimal.
Hal senada turut diingatkan oleh Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Nafsiani Samandi. Ditegaskannya, bahwa PPKM harus dibarengi dengan ketegasan dan keseriusan dari hal pengawasannya.
"Jangan sampai seremonial saja diterapkan. Jadi yang penting penerapan itu harus dibarengi dengan penegakannya, jangan hanya gaung diterapkan saja. Aktualisasinya yang harus serius," tegasnya.
Hal ini kata Nafsiani bukan tak berdasar. Musabab dari penilaiannya, selama ini penegakan dan pengawasan katanya masih lemah diterapkan. "Saya lihat setelah PSBB terkesan tidak terlalu diseriusi lagi penegakannya, nah ini jangan sampai terulang," tuntasnya.
Ia turut menyinggung soal adanya kabar dan alasan bahwa penegakan dan pengawasan di lapangan tidak intens karena terkendala anggaran. Ia sendiri sangat menyayangkan muncul alasan seperti demikian.
"Kita di DPRD tidak pernah menahan atau menangguhkan apabila itu anggaran memang untuk penanggulangan dan pencegahan, karena ini demi masyarakat. Jadi kalau alasannya anggaran, maka saya pikir mereka sudah lupa apa tujuan mereka mengabdi," singgungnya.
Baginya, apabila sudah bekerja sebagai pelayan masyarakat. Maka anggaran atau upah tak harus selalu jadi tempat bersandar. "Sekarang kembalikan apa niatnya, ini demi kemaslahatan orang banyak," ingatnya. (rvn/ij/bin)
