BANJARMASIN - Banjir bukan faktor utama yang membuat Jalan Gubernur Syarkawi hancur. Jauh sebelum banjir, jalur lingkar utara ini sudah mengalami kerusakan yang cukup parah.
Disinyalir, kerusakan jalur ini karena dilintasi beban angkutan yang di luar ketentuan. Hal ini bisa dilihat dari truk yang saat ini terjebak bermuatan besar dan overdimensi. Padahal beban jalan tak mampu menahannya.
Parahnya, jembatan timbang untuk mengukur dimensi angkutan tak tersedia di pintu masuk jalan ini. Jembatan timbang hanya ada di perbatasan Anjir-Kapuas untuk masuk atau keluar Kalsel. Di titik lain, yakni pintu masuk di Km 17 Jalan Ahmad Yani, tak ada.
Jembatan timbang pernah ada di Jalan Ahmad Yani Km 18. Namun sudah tak aktif lagi karena penempatannya tak strategis dan dinilai tak efektif. Tak aktifnya lagi jembatan timbang ini dan terlihat kurangnya pengawasan dari aparat gabungan membuat kerusakan jalan pun hanya menunggu waktu.
Memang yang paling terdampak adalah para sopir angkutan sendiri. Mereka tak bisa lagi leluasa membawa barang angkutan. Jalan Gubernur Syarkawi sendiri mulai diserahkan kepada pemerintah pusat, beralih status dari jalan provinsi ke jalan nasional sejak tahun 2015.
Kala itu ruas jalan ini tentu tak sepadat sekarang. Apalagi kondisi tanah di bawahnya pun masih kuat. Namun, seiring berjalan angkutan semakin ramai dengan truk-truk besar yang mengangkut melebihi tonase.
Beberapa tahun silam, Balai Jalan Nasional Kalsel sudah pernah menangani kerusakan di jalan ini. Tapi tanpa pemeriksaan volume muatan, kerusakan terus terjadi. Kerusakan kali ini disebut yang paling parah karena ditambah tergenang banjir.
Diakui Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Kalsel BBPJN XI Kalsel Tito, pasca penanganan nanti, harus ada pengawasan ketat, khususnya angkutan yang melebihi dimensi. Meski tak berani menyebut faktor kerusakan jalan karena beban angkutan melebihi batasan. Namun dia menyebut, kontur tanah rawa di sana ketika ditimpa beban yang berat, akan berdampak dengan kerusakan jalan.
Dia juga tak mau menyimpulkan, ketika jalan ini dibangun, tak sesuai peruntukan dimensi angkutan yang besar. Atau tak sesuai kelas jalan. “Diserahterimakan ke jalan nasional pada tahun 2015 lalu. Kami tak tahu ketika itu dibangun dengan kelas apa,” tukasnya.
Ditegaskan Tito, penanganan jalan ini akan dibuat dengan standar kelas jalan nasional. Dicontohkannya seperti harus dicerucuk dan pelapisan geotekstil sebelum di aspal. “Kalau dulu kami tak tahu. Karena baru diserahkan ke kami,” imbuhnya.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kalsel Zulmardi mengatakan, ke depan jembatan timbang akan dibangun di pintu masuk ruas jalan ini. Yang jadi persoalan sebutnya adalah, lahan harus disediakan oleh pemerintah daerah. Dia mengakui, tak adanya jembatan timbang untuk mengukur dimensi dan muatan angkutan membuat susah menegakkan aturan. “ “Penertiban di jalan harus gabungan bersama Dishub dan Kepolisian,” sebutnya.
Angkutan yang melintas di Jalan Gubernur Syarkawi sendiri lebih banyak datang dari Pelabuhan Trisakti. Di titik awal ini seharusnya aparat tegas. Ketika angkutan melebihi dimensi dan muatan, maka ditindak lebih dulu. “Di sana kewenangan Pelindo dan KSOP,” tandasnya. (mof/ran/ema)
