Hampir sebulan banjir di Kalsel berlangsung. Di beberapa kabupaten/kota banjir memang surut. Namun di beberapa wilayah, seperti Banjarmasin dan Banjar, seiring dengan masih berlansungnya hujan, genangan masih terjadi.
============================
Oleh: Kisworo Dwi Cahyono
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalsel
Simpul Jaringan Pantau Gambut Kalsel
============================
Selain karena curah hujan, banjir di dua daerah ini relatif lambat surut karena topografinya merupakan ekosistem rawa gambut. Ketika pembangunan infrastruktur, perkebunan dan perumahan tak lagi didasari kearifan lokal dengan memerhatikan kondisi alam sekitar, ditambah kerusakan ekosistem rawa gambut. Banjir di daerah yang dimaksud pun berlangsung dalam waktu relatif panjang.
Secara umum, berbagai otoritas menyebut curah hujan yang tinggilah yang menjadi penyebab banjir besar di Kalsel kali ini. Padahal curah hujan bukanlah “tersangka utama” penyebab banjir. Namun, apapun itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, banjir yang terjadi di awal tahun ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 35 orang, 66.768 rumah terendam, 342.987 jiwa terdampak, dan 63.603 jiwa mengugsi. Itu data di atas kertas. Diduga kuat yang terjadi di lapangan bisa lebih besar dari yang terdata.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, penyebab banjir tak sepenuhnya karena curah hujan. Penyebabnya tak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan Kalsel yang sudah memasuki keadaan darurat.
Data Walhi Kalsel misalnya, menyebut, dari 3,7 juta hektare luas wilayah Kalsel, hanya tersisa 29 persen atau 670.357 hektare yang tak terjamah pertambangan batu bara dan perkebunan sawit atau perizinan yang lainnya. Lalu, sebanyak 6 persen atau 234.492 hektare HPH, HTI sebanyak 15 persen atau 567.865 hektare, izin tambang sebanyak 33 persen atau 1.219.461 hektare, dan 17 persen atau 620.081 hektare sudah menjadi perkebunan sawit.
Persoalan di Kalsel juga kian rumit ketika reklamasi yang menjadi kewajiban perusahaan pertambangan batu bara hingga kini tak jelas penanganannya. Ini kemudian menyebabkan lubang tambang relatif tak tertangani.
Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam terdapat 814 lubang tambang di Kalsel yang belum ditangani. Dengan rincian: Balangan lima lubang, HST 8, HSS 2, Kabupaten Banjar 158, Tabalong 33, Tapin 62, Tanah Laut 241, Kotabaru 59, dan Tanbu 246 lubang.
Berdasarkan sumber ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2019 BPK RI, jumlah pemegang IUP eksplorasi dan eksploitasi sebanyak 4.726 perusahaan. Yang sudah setor jaminan reklamasi dan eksploitasi sebanyak 282 perusahaan. Yang setor jaminan reklamasi 983 perusahaan. Dan yang setor jaminan pasca tambang 31 perusahaan. Yang tarik setor keduanya sebanyak 3.430 perusahaan.
Tak pelak kondisi wilayah Kalsel yang sudah dibebani berbagai perizinan ditambah reklamasi yang tak belum optimal dilaksanakan, turut memicu terjadinya banjir. Dalam hal ini, sesungguhnya tak ada pilihan lain bagi berbagai otoritas, terutama di tingkat lokal dan nasional, untuk mengambil langkah yang mendasar dan sistematis menangani soal kondisi darurat ruang dan lingkungan ini. Karena jika tidak, banjir yang sama atau lebih besar bisa terjadi dan berulang. Apalagi tahun ini diperkirakan akan diisi musim hujan yang relatif panjang.
***
Setelah musim hujan berakhir, kita pun nantinya akan dihadapkan dengan kondisi kemarau. Menyikapi prakiraan ini tentu dengan harap-harap cemas. Mengingat kondisi lingkungan di Indonesia yang jauh dari ‘baik-baik saja’, maka prakiraan cuaca BMKG ini meninggalkan ‘catatan kaki’: hujan kebanjiran, kemarau kebakaran. Karena itu ada semacam kebiasaan yang terjadi di Indonesia, berita tentang bencana alam selalu mengiringi musim hujan.
Hal yang sama juga terjadi ketika musim kemarau tiba. Kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung cukup masif dalam tiga tahun terakhir ini seolah tak meninggalkan bekas dan menjadi pengalaman berharga ketika kondisi yang sama terjadi. Indonesia relatif “beruntung” karena pada tahun 2018, 2019, dan 2020 kemarau tak berlangsung panjang. Kemarau basah yang terjadi hampir sepanjang tahun membuat Indonesia terhindari dari kabut asap yang parah seperti yang terjadi pada tahun 2015, 2016, dan 2017.
