MANAGED BY:
JUMAT
17 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Rabu, 17 Februari 2021 10:03
Masalah Banjir, Deporestasi dan Tambang
Penulis: Haris Zaky Mubarak, MA

Apa yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel), baru-baru ini menjadi bukti jika wilayah tutupan hutan masih luas sehingga banjir sangat mudah menguasai lingkungan kota dan desa. Alasan ini sangatlah rasional, sebab salah satu fungsi hutan adalah sebagai pengatur tata air. Sehingga air hujan yang turun akan terserap ke dalam tanah. Meskipun sebagian orang menganalisa banjir Kalsel ini disebabkan anomali cuaca dalam bentuk curah hujan yang ekstrem, tapi akar masalah banjir Kalsel pada awal tahun 2021 tetap memiliki relevansi kausalitas yang kuat dalam sebab destruktif dari perusakan hutan yang masif.

=========================
Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA
Sejarawan
Direktur Jaringan Studi Indonesia
=========================

Adanya penurunan daya serap permukaan tanah yang berakibat banjir ini disebabkan karena maraknya alih fungsi lahan hutan untuk kawasan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang terjadi di wilayah Kalsel.

Dalam catatan sejarah lingkungan di Kalsel, kegiatan penebangan atau penggundulan hutan untuk dialihgunakan untuk penggunaan selain hutan (deforestasi) di Kalimantan sudah terjadi selama puluhan tahun.

Hampir selama puluhan dekade berlalu, kebijakan deforestasi yang ada di Kalimantan sangat begitu masif terjadi selama puluhan tahun. Dalam kajian Peter Boomgard (1999) pada dekade 1840 para ilmuwan dan para pegawai Hindia Belanda telah mulai memperingatkan ancaman bahaya deforestasi yang dapat mengurangi jumlah pasokan air untuk irigasi dan menyebabkan terjadinya banjir.

Peringatan tersebut secara spesifik diberikan kepada seluruh Gubernur Jendral Hindia Belanda yang diperingatkan secara keras jika deforestasi akan dapat menimbulkan perubahan iklim, penurunan curah hujan, yang dapat menyebabkan kegagalan panen dan menimbulkan kerugian besar bagi ekonomi Hindia Belanda.

Sayangnya teguran keras sejarah dari masa Hindia Belanda tersebut sepertinya juga  tak diperhatikan sampai hari ini. Karena faktanya tanah hutan masih kehilangan daya tampung air. Luas tutupan hutan Kalsel mengalami penyusutan, dari 1,18 juta hektare pada 2005 menjadi 0,92 juta hektare pada 2019. (Kompas, 17 Januari 2021).

Mirisnya lagi, dalam beberapa dekade terakhir, pengurangan area hutan di daerah aliran sungai (DAS) Barito telah mencapai 62,8%. Kondisi ini jelaslah miris. Hutan–hutan di tanah Kalimantan yang harusnya terpelihara dengan baik justru harus tersingkir karena kepentingan besar ekonomi oleh para elite politik dan pengusaha yang gemar dalam mengejar keuntungan praktis. Kondisi ini pun nyatanya telah membuat masyarakat lokal menanggung akibat buruk dari deforestasi.

Alam yang dirusak kini membawa petaka bagi banyak ruang kehidupan manusia. Banjir menjadi muara dari lingkaran krisis ekologis berskala besar yang sudah lama dan mungkin akan terus terjadi kedepannya. Faktor ekologis lainnya yang turut memicu terjadinya banjir besar Kalsel adalah kerusakan lingkungan yang dibentuk oleh banyaknya lubang tambang yang dibiarkan begitu saja tanpa ditutup kembali.

Tercatat ada sebanyak 814 lubang tambang di Kalsel yang aktif digunakan maupun yang ditinggalkan. Selain itu ada sebanyak 700 hektare lahan tambang yang keberadaannya tumpang tindih dengan kawasan pemukiman warga . Ironisnya lahan tambang berada dalam kawasan pertanian dan kawasan hutan tropis yang dilindungi. Tentu hal ini semakin membuat miris masyarakat.

Masalah eksploitasi alam nyatanya masih menjadi anomali kekinian dari pelaksanaan pembangunan. Mudahnya pemberian izin tambang menjadi pemicu pokok yang membuat konsep pembangunan semakin tak ramah lingkungan. Data empiris sejatinya sudah banyak memberi catatan jika ada banyak perusahaan tambang di Indonesia yang memiliki izin tambang  ilegal, bahkan mengarah pada tindakan korupsi. Ketatnya izin tambang karena analisa dampak lingkungan, faktanya telah membuat banyak perusahaan tambang  Indonesia yang lebih memilih jalan suap sebagai cara untuk mendapatkan izin tambang.

Jika melihat sejarah pertambangan. Sejak tahun 1966 sampai tahun 1987, eksplorasi dan produksi batu bara yang terjadi di Indonesia memang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 1966, produksi batu bara Indonesia sudah menyentuh pada angka 319.829 ton dan tahun 1987 melonjak menjadi 2.813.533 ton.

Apalagi ketika Undang-Undang Otonomi Daerah pada masa reformasi mulai diberlakukan. Penerbitan izin tambang menjadi bagian kewenangan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten, sehingga hal ini praktis menjadikan para elite lokal sebagai kuasa penentu dari banyak izin tambang. Adapun soal hasil pembagian royalti penambangan akan langsung menjadi penerimaan daerah provinsi dan kabupaten.

Tambang batu bara pada dasarnya mempunyai kegunaan yang sangat strategis utamanya sebagai sumber devisa negara, sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal ini pajak dan royalti menjadi sumber pembangunan infrastruktur. Namun, aktivitas pertambangan juga dinilai telah merusak sumber-sumber mata air dan sungai digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

Tak jarang sumur warga mengalami perubahan warna dan mengalami kekeringan karena dalamnya galian tambang batu bara lebih dalam dari galian sumur mereka. Tanah pun menjadi gersang, tandus dan kubangan-kubangan bekas galian batubara yang belum atau tidak direklamasi juga tidak dapat digunakan sama sekali karna masih mengandung sisa-sisa atau limbah.

Masifnya praktik komersialisasi batu bara secara berlebih jelas sangat mengkhawatirkan. Karena akan sangat merugikan habitat ekosistem alam lingkungan dan manusia. Padahal secara konstitusional, pada Pasal 99 Undang - Undang Minerba sudah diatur jika setiap pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan reklamasi dahulu dengan menyerahkan rencana reklamasi saat mengajukan permohonan IUP Operasi.

Sama halnya yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 mengatur tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Sayang, kenyataannya di lapangan tujuan tersebut tidak pernah sepenuhnya tercapai.


Rasional Pembangunan

Dengan peristiwa banjir besar yang menerjang Kalsel awal tahun 2021, maka semestinya kejadian ini mampu membangunkan kembali kesadaran kolektif sebagai masyarakat akan urgensinya pelestarian lingkungan alam di Kalsel. Persoalan banjir sejatinya mendorong sikap tegas negara terhadap pihak-pihak yang selama ini berkuasa dalam merusak hutan Kalimantan. Negara tidak boleh kalah melawan pengusaha dan elite politik yang haus kepentingan ekonomi pribadi turut berpartisipasi aktif dalam menyengsarakan kehidupan masyarakat luas.

Dalam konteks bencana banjir di Kalsel, tanggung jawab negara tidak boleh sebatas pada tata kelola penanggulangan bencana saja, tetapi juga harus menyentuh pada aspek yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara memfasilitasi kebijakan pembangunan berdasarkan tata alam.

Hadirnya musibah bencana banjir besar yang menerjang Kalsel idealnya tak hanya menggugah solidaritas sosial para elite politik pusat dan daerah terhadap korban banjir. Tetapi juga menuntut keutamaan langkah sistematis yang lebih serius untuk mencegah terjadinya bencana alam lebih besar di waktu mendatang.

Pada titik ini, kebijakan reforestasi haruslah menjadi kebijakan penting yang wajib untuk segera dilaksanakan. Kebijakan ekologis (eco-justice policy) harus menjadi sentrisme baru yang merekonstruksi konsep pembangunan negara berbasis kontekstual kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar bagi pembangunan Indonesia hari ini bukan hanya pemerataan pembangunan dan peningkatan hidup warga saja, melainkan juga kesadaran pengembalian keseimbangan ekosistem alam secara menyeluruh untuk hajat kehidupan masyarakat secara terus menerus. Bila keseimbangan ekosistem alam mampu terjaga maka kesejahteraan hidup masyarakat pastinya juga akan dapat terus terjaga. (*)

 


BACA JUGA

Jumat, 09 Oktober 2015 08:29

Target Fornas Sepuluh Besar

<p style="text-align: justify;"><strong>BANJARMASIN</strong> - Hari ini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers