BANJARMASIN - Dalam sehari, zona hijau di sejumlah kelurahan berubah drastis. Dari data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin pada Selasa (16/2) lalu, zona hijau kini hanya ada di 14 kelurahan. Selebihnya, kelurahan ada yang masuk dalam zona kuning, oranye, hingga merah.
Kondisi Kota Banjarmasin juga menjadi perhatian Tim Pakar Covid-19 dari Universitas Lambung Mangkurat. Salah satunya, Hidayatullah Muttaqin. Ia menyebut bahwa Kota Banjarmasin mesti lebih waspada. Lantaran kondisinya kini cukup memprihatikan. Bukan tanpa alasan, tapi karena hari demi hari kasus baru terus bertambah dengan jumlah yang tidak sedikit.
Ambil contoh, per 16 Februari, jumlah kumulatif warga Kota Banjarmasin yang dikonfirmasi terinfeksi virus corona sudah mencapai 4.996 kasus. Artinya tinggal tambahan 4 kasus lagi, maka penduduk yang terinfeksi Covid-19 akan menembus angka 5.000 kasus.
Hidayatullah juga membeberkan jumlah warga Kota Banjarmasin yang terkonfirmasi positif Covid-19 sepanjang 16 hari pertama di bulan Februari sudah mencapai 415 kasus. Menurutnya, data ini mencapai angka 75 persen jumlah kasus baru Kota Banjarmasin selama 31 hari di bulan Januari.
Sementara itu kasus aktif di Kota Banjarmasin juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Jika pada akhir tahun 2020, ada 1.77 warga kota yang berada dalam status masih positif, maka pada akhir Januari jumlahnya melonjak menjadi 318 orang. "Kini jumlah penduduk yang masih positif Covid-19 mencapai 482 kasus. Sebanyak 382 di antaranya dirawat di rumah sakit," ucapnya, ketika dikonfirmasi kemarin (17/2).
Dengan populasi mencapai 16 persen dari total jumlah penduduk Kalimantan Selatan, Banjarmasin berkontribusi 25 persen dari 19.977 kasus kumulatif provinsi. Besarnya kasus Covid-19 di Kota Seribu Sungai ini tidaklah dipandang aneh. Hidayatullah menilai ada faktor kuat yang mendorong penularan Covid-19.
Hidayatullah menyebut dari publikasi berbagai artikel ilmiah dan riset yang dilakukan sendiri terhadap situasi pandemi Covid-19 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, pertumbuhan dan penyebaran Covid-19 sangat dipengaruhi oleh jumlah populasi dan kepadatan penduduk dan ukuran ekonomi suatu wilayah.
Untuk Kota Banjarmasin, sebagai ibu kota provinsi, menurutnya memenuhi kriteria tersebut. Banjarmasin merupakan kota yang sangat padat lebih dari 6.000 penduduk per kilometer persegi, pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Kondisi tersebut memicu tingginya mobilitas penduduk yang menjadi motor penularan Covid-19. Tanpa adanya intervensi untuk mengendalikan mobilitas penduduk, menurutnya pertumbuhan kasus Covid-19 akan terus berlangsung.
Lebih jauh, intervensi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui PPKM dan PPKM Mikro menurutnya tidak efektif. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya ledakan kasus Covid-19 di bulan Januari dan Februari ini.
Lantas, di manakah permasalahannya? Hidayatullah menekankan bahwa strategi PPKM lebih lemah dari PSBB dalam hal pengendalian mobilitas penduduk. Berdasarkan data yang dimilikinya, mobilitas penduduk justru semakin meningkat satu pekan setelah dimulainya PPKM jilid I.
"Sedangkan aturan pembatasan dalam PPKM Mikro justru lebih longgar dibandingkan PPKM jilid I. Tidak heran kasus semakin meledak pada bulan Februari ini," urainya.
Menurutnya, kondisi itu mengindikasikan bahwa penting adanya upaya pengendalian mobilitas penduduk untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Tidak cukup hanya dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes). Itu pun jika prokes diterapkan dengan ketat dan disiplin oleh pemerintah kota dan masyarakat.
Permasalahan lainnya, ada pada berbagai kebijakan Pemko yang justru memperlemah pengendalian pandemi itu sendiri. Seperti rencana pembukaan sekolah, dan pembuatan peta zonasi berbasis kelurahan yang menampilan warna hijau dan kuning.
"Peta zonasi yang dibuat Pemko tidak mengacu pada satgas pusat. Adanya warna hijau dalam peta menimbulkan kebiasan dari kondisi riil. Seolah-olah pandemi di Kota Banjarmasin terkendali, padahal tidak. Karena jauh dari standar WHO untuk ukuran sudah terkendali," tegasnya.
Di sisi lain, peta zonasi hijau di tingkat kelurahan itu juga dianggapnya memberikan “rasa aman palsu” bagi masyarakat. Warga kemudian menjadi semakin longgar, dan bahkan menjadi abai dalam menerapkan prokes.
Lantas, bagaimana kuncinya agar Covid-19 bisa ditekan? Menurut Hidayatullah, kunci utama pengendalian pandemi ada empat. Pertama, penerapan protokol kesehatan yang ketat, strategi 3T (testing, tracing dan treatment), pengendalian mobilitas penduduk dan vaksinasi.
"Jadi jangan parsial. Tes harus diperbanyak untuk mengisolasi Covid-19. Sementara ini, tes kita masih rendah sehingga di luar sana terdapat banyak OTG dan terus melakukan penularan kepada warga lainnya yang berinteraksi dengannya," bebernya.
Kemudian, mobilitas penduduk juga harus dikendalikan. Jika tidak dapat menerapkan lockdown karena bukan merupakan rencana pemerintah pusat, maka Pemko harus mencari strategi cerdas dalam pengaturan kegiatan ekonomi dan masyarakat untuk menurunkan mobilitas penduduk.
Ambil contoh, aturan bekerja dari rumah (work from home atau WFH) sebanyak 75 persen, harus betul-betul diimplimentasikan. Jangan membuka sekolah saat pandemi belum terkendali. Berlakukan aturan larangan makan di rumah makan atau warung (hanya take away saja, Red). "Siapkan digitalisasi pasar tradisional untuk mengurangi tingkat kepadatan yang tinggi," tambahnya.
Di sisi lain, pemberlakuan lockdown pada wilayah mikro seperti RT dan RW jika ada satu kasus juga perlu dilakukan. Namun sebelumnya, pastikan dan persiapkan sumber daya, perangkat dan logistik untuk warga yang mengalami lockdown. "Lakukan juga tes masif dan penelusuran kontak erat di area lockdown tersebut. Perkuat promosi dan edukasi protokol kesehatan secara lebih masif," sarannya.
Ia juga meminta agar pimpinan daerah harus hadir langsung dalam edukasi tersebut dengan memanfaatkan saluran saluran televisi lokal hingga media sosial. Kemudian lakukan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat agar mereka turut serta mengajak untuk waspada pada masa pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan. "Intinya pemerintah harus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan akan bahaya Covid-19," tutupnya.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Banjarmasin sekaligus Kepala Dinas Kesehatan, Machli Riyadi mengklaim bahwa perubahan zonasi yang terjadi di ibu kota seribu sungai ini sudah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 3 Tahun 2021. Dalam hal penanganan, dia juga meminta agar masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian dengan lingkungan sekitar agar saling menerapkan prokes. "Kami minta agar empat M terus dijalankan," tuntasnya.(war/dye/ema)
