Kejaksaan, Imigrasi dan BPJS Ditunggu Bergabung ke Mal Pelayanan Publik Banjarbaru

BANJARBARU - Sempat sedikit tertunda. Akhirnya, Mal Pelayanan Publik (MPP) milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarbaru diresmikan kemarin (15/2).

Diresmikan langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan beserta unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan perusahaan. Bangunan dengan dua lantai ini resmi dioperasikan.

Sejauh ini, mal yang idealnya dapat menampung hingga 12 tenant pelayanan ini baru terisi sekitar 70 persen. Artinya, saat ini baru ada 8 tenant yang mengisi gerai-gerai di MPP.

"Alhamdulillah kita telah meresmikan Mal Pelayanan Publik ini. Sekarang ada 8 tenant, tak hanya SKPD di lingkup Pemko Banjarbaru namun ada instansi vertikal dan juga pihak swasta, ini bukti sinergitas di Banjarbaru," kata Darmawan Jaya.

Adapun, delapan layanan yang telah beroperasi ini antara lain: DPMPTSP Banjarbaru, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Banjarbaru, Polres Banjarbaru, BNN Kota Banjarbaru, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Kalsel serta BRI.

"Harapannya nanti juga akan diisi oleh instansi lainnya. Ini yang direncanakan ada tiga namun masih proses. Seperti kita mengajak dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Kantor Imigrasi dan BPJS Kesehatan," sambung Jaya.

Dalam pandangannya, menurut Jaya MPP ini ibarat wujud fisik bagaimana Kota Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan. Ia pun menekankan, agar hadirnya MPP dapat mengikis potensi-potensi ego sektoral antar SKPD atau instansi lainnya.

"Bergabungnya berbagai instansi yang fokus pada pelayanan publik ini diharapkan bisa menghilangkan ego sektoral. Karena sudah satu tempat, tentu silaturahmi dan koordinasi lebih mudah," katanya.

Dilanjutnya, SKPD-SKPD dan instansi di Banjarbaru sejauh ini diklaimnya bukan berarti ada ego sektoral. Namun ia meyakini bahwa dengan bergabungnya di MPP bisa menghilangkan potensi itu dan membuat pelayanan jauh lebih baik.

"Bukan berarti ada ego sektoral, tapi dengan MPP ini kita yakin jauh lebih baik. Yang ada sudah baik dan bagus. Bahkan tren kepuasan pelayanan di Bankarbaru baik dari IKM atau Ombudsman itu sudah baik, nah dengan ini kita ingin lebih lagi," pungkasnya.

Dari pantauan, memang MPP ini terbilang cukup mewah dan megah. Interior-interior bangunan didesain modern. MPP juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas, seperti musala, jaringan internet serta ruang tunggu yang diklaim luas dan nyaman.

Selain sebagai sentra pelayanan terpadu. Gedung MPP juga difungsikan sebagai kantor DPMPTSP. Lokasi kantor dikelompokkan di lantai dua bangunan. Di bagian ini juga ada ruang rapat yang diberi nama Nadjmi Adhani. Hal ini sebagai simbol apresiasi dan penghormatan kepada mendiang mantan Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani.

Sebagai pengingat, bangunan dengan luasan 40 x 32 meter ini mulai dibangun pengerjaannya pada tahun 2020 silam. Adapun pendanaan MPP ini bersumber dari APBD Kota Banjarbaru tahun 2020, dengan nilai kontrak Rp 6,5 miliar. (rvn/bin/ema)