Tugas pemerintah, baik pusat maupun daerah di masa pandemi semakin berat dalam menggenjot kondisi ekonomi dan sosial di tahun 2021. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Kalsel yang mengalami kontraksi 1,81 persen di tahun 2020. Hal ini sudah menjadi pukulan berat bagi. Ditambah lagi, tanggal 15 Februari 2021, Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan kondisi September 2020 yang menunjukkan terjadinya peningkatan dibanding Maret 2020.
==================
Oleh: Fitri Handayani
Statistisi Ahli Muda BPS Kalsel
==================
Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin Kalsel di masa pandemi ini meningkat 19,1 ribu orang menjadi 206,92 ribu orang dengan tingkat kemiskinan kondisi September 2020 adalah sebesar 4,83 persen, lebih tinggi dibanding kondisi Maret 2020 yang hanya sebesar 4,38 persen.
Peningkatan itu merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jika berdasarkan tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebesar 5,8 ribu orang, sedangkan di perdesaan meningkat sebesar 13,3 ribu orang.
Peningkatan penduduk miskin di daerah perdesaan lebih besar dibanding perkotaan, baik secara persentase maupun secara absolut. Salah satunya disebabkan masyarakat perdesaan banyak bergerak dalam usaha sektor informal yang secara relatif tidak memiliki pendapatan yang tetap. Hal inilah yang membuat mereka lebih rawan terdampak permasalahan ekonomi dan sosial di masa pandemi.
Kondisi kemiskinan ekstrem ini tidak hanya di Kalsel. Namun terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Tingkat kemiskinan secara nasional pun mengalami peningkatan signifikan, yaitu meningkat 0,41 poin menjadi 10,19 persen dibanding Maret 2020 yang sebesar 9,78 persen.
Tetapi, jika dibandingkan dengan provinsi lain, tingkat kemiskinan Kalsel adalah terendah ketiga setelah Kepulauan Bangka Belitung dan Bali. Begitu pula jika dilakukan perbandingan di pulau Kalimantan, tingkat kemiskinan Kalsel adalah yang terendah. Sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kalimantan Utara sebesar 7,41 persen.
Tidak dapat dipungkiri, di masa pandemi ini masyarakat secara keseluruhan mengalami perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi. Hal inilah yang menjadi awal mekanisme transisi dari pandemi Covid-19 menjadi peristiwa kemiskinan. Penurunan aktivitas ekonomi tersebut mengakibatkan adanya shock pada supply dan demand suatu wilayah yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Perubahan ekstrem pada kondisi makroekonomi tersebut memengaruhi penurunan pengeluaran per kapita masyarakat yang pada akhirnya menjadikan terciptanya peristiwa peningkatan kemiskinan yang tinggi.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi salah satu indikator penting pergerakan tingkat kemiskinan. Pada Agustus 2020, Kalsel mengalami peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,94 poin dibanding kondisi Februari 2020.
Lebih lanjut diketahui, jumlah penduduk usia kerja yang tergolong dalam pengangguran karena Covid-19 di Kalsel tercatat sebesar27.715 penduduk. Hal ini menjadikan pendapatan masyarakat menjadi menurun, sehingga banyak penduduk jatuh di bawah garis kemiskinan atau tergolong dalam penduduk miskin.
Faktor lain yang memengaruhi tingkat kemiskinan menurut Bank Dunia dalam Agenda Kebijakan Pembangunan adalah peningkatan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Tingkat ketimpangan pengeluaran pendudukini berkaitan dengan distribusi pendapatan di masyarakat.
Disebutkan, kemiskinan dapat dikurangi melalui perubahan distribusi pendapatan, melalui peningkatan pendapatan, atau melalui kombinasi keduanya. Kondisi tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk pada September 2020 yang digambarkan dengan Gini Ratio mengalami peningkatan 0,019 poin dibanding Maret 2020. Peningkatan Gini Ratio di tengah Covid-19 ini menjadi titik balik kondisi ketimpangan di Kalsel yang sebelumnya membaik digambarkan dari pola yang menurun sejak tahun 2016.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama berkaitan dengan penanggulanan kemiskinan di tengah penyebaran virus corona. Mulai dari memberikan bantuan sosial dan dan bantuan pangan nontunai kepada masyarakat sampai memberikan subsidi listrik. Pemerintah juga memfokuskan pada kestabilan usaha kecil menengah dengan memberikan bantuan Program Ekonomi Nasional (PEN). Diharapkan dengan berbagai upaya tersebut dapat menekan gejolak kemiskinan yang semakin menjadi di masa pandemi ini.
Peran lain pemerintah yang diperlukan untuk penurunan kemiskinan adalah ketersediaan Satu Data Indonesia (SDI). SDI ini adalah kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses.
