BANJARMASIN - Kurangnya koleksi buku di perpustakaan sekolah, merupakan penyebab mengapa sekolah di Kalsel belum memenuhi standar pendidikan nasional.
Baru 61 perpustakaan Banua yang terakreditasi. Rinciannya, 36 perpustakaan sekolah, 10 perpustakaan perguruan tinggi, delapan perpustakaan umum dan tujuh perpustakaan kecamatan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan, perwakilan sekolah di 13 kabupaten dan kota kerap diajak mengikuti bimtek untuk memahami standar yang dituntut Perpusnas (Perpustakaan Nasional RI).
"Jika mereka sudah tahu cara kerjanya, ke depan akan bertambah perpus sekolah yang terakreditasi," ujarnya, kemarin (28/2).
Dia melihat, minimnya anggaran masih menjadi persoalan bagi sekolah untuk menambah koleksi bukunya.
Padahal, mengacu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sekolah harus mengalokasikan minimal 5 persen dari anggaran operasionalnya untuk perpustakaan.
Apa solusinya? Nurliani menjawab, mengacu petunjuk kementerian, dana BOS (bantuan operasional sekolah) bisa disisihkan sebanyak 20 persen untuk pengembangan perpustakaan.
"Kalau ini jalan, saya yakin, dalam waktu tiga tahun semuanya bisa terakreditasi," tegasnya.
Dispersip berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk memastikan agar regulasi itu terlaksana.
Tentu saja, penambahan buku dan perpustakaan yang kian mentereng, akan menjadi percuma jika tak ada yang membacanya. Maka gerakan literasi juga dibutuhkan. (gmp/fud/ema)
