Dari pengakuan Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, usulan penggantian mobil dinas untuk empat pimpinan dewan itu hanya mengikuti sang tetangga. Pemko ternyata juga mengusulkan pembelian mobdin baru untuk wali kota dan wakilnya.
---
BANJARMASIN - Jadi, sekarang ada usulan enam unit mobil dinas baru. Satu untuk ketua DPRD, tiga untuk wakil ketua, ditambah dua unit untuk kepala daerah.
"Sebenarnya, kalau tidak memungkinkan, dewan juga tidak memaksakan," tegas Harry, kemarin (2/3) kepada Radar Banjarmasin.
Usulan pengadaan itu menyita perhatian publik. Terungkap setelah dewan mengembalikan empat sedan lama yang sekarang terparkir di Balai Kota, Jalan RE Martadinata.
Namun, bagi politikus PAN (Partai Amanat Nasional) tersebut, namanya juga usulan, artinya bukan sebuah keharusan.
"Kalau masih ada yang lebih mendesak, kita komunikasikan kembali. Skala prioritas dewan tetap penanganan pandemi dan pasca banjir," tambahnya.
Diceritakannya, usulan itu dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD, tahun lalu. Tapi ditekankan Harry, dewan hanya menyelaraskan dengan rencana pemko yang ingin mengadakan mobdin baru bagi wali kota terpilih Pilkada 2020.
"Usulan kami sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga. Soal pengadaan, menunggu Bagian Umum saja," lanjut menantu mantan wali kota Muhidin itu.
Harry juga tak mematok jenis atau merek khusus. Yang terpenting, bisa dipakai untuk menunjang pekerjaan unsur pimpinan dewan.
Bila tak kunjung terealisasi, pos anggaran itu bisa terhitung sebagai silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Untuk menghindarinya, harus ada revisi pada penggodokan APBD Perubahan nanti.
"Apakah dilanjutkan atau tidak, kalau memang tidak, dipindah ke anggaran lain saja. Nanti dipindah di APBD Perubahan," ujarnya.
Mengingat mobdin lama sudah dikembalikan, bagaimana keperluan transportasi Harry sehari-hari? "Saya pakai mobil pribadi, tapi pelat dinasnya tetap dipasang," jawabnya.
Diwartakan sebelumnya, Kabag Umum Setdako Banjarmasin, Irwan Mirza masih menunggu daftar harga mobil dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
