BANJARBARU - Memasuki masa transisi pemulihan pasca banjir, rumah rusak milik para korban hingga kini belum juga diperbaiki. Padahal, tempat tinggal sangat diperlukan oleh para penyintas banjir untuk kembali beraktivitas seperti biasa.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Mujiyat mengatakan bahwa Pemprov Kalsel masih melakukan pengusulan data perbaikan rumah yang mengalami kerusakan.
"Kita masih mengacu pada kabupaten/kota untuk usulan rumah yang rusak. Hari ini (kemarin) saya siapkan konsep pengajuan ke BNPB," katanya di sela kegiatan Apel Penanggulangan Karhutla di Banjarbaru, Selasa (2/3).
Dia mengungkapkan, saat ini data jumlah rusak masih belum valid lantaran belum mengantongi SK dari pemerintah daerah setempat. Sementara, BNPB memberikan tenggat waktu selama 4 bulan.
"Diberikan deadline oleh Pak Kaban BNPB selama 4 bulan. Perencanaan sampai Juni, sampai terima kunci. Mudah-mudahan kelar," ungkapnya.
Data sementara yang dihimpun BPBD Kalsel, tercatat ada sekitar 400 rumah yang mengalami kerusakan berat, dari total keseluruhan 5 ribu rumah. Data ini sudah divalidasi dan akan dilaporkan kepada Pj Gubernur untuk segera disahkan.
"Data yang masuk hari ini sudah saya laporkan ke Pj Gubernur. Mudah-mudahan bisa ditandatangani dan segera dikirim ke BNPB untuk segera direalisasikan pembangunan rumah rusak beratnya. Mungkin satu atau dua hari sudah ada jawaban," beber Mujiyat.
Di sisi lain, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kalsel juga telah melakukan pendataan rumah rusak di 10 kabupaten/kota. Tercatat ada 8.117 rumah yang diusulkan. Dengan rincian, 6.052 rusak ringan, 1.370 rusak sedang dan 695 rusak berat dari 10 kabupaten/kota.
Perbedaan data tersebut kata Mujiyat disebabkan perhitungan berdasarkan kabupaten/kota yang telah mendapat SK dari Bupati/Walikota. "Contohnya Banjarmasin dan Banjarbaru, belum ada SK Wali Kota. Sehingga kita anggap belum valid," bebernya
Akumulasi data juga menurutnya masih bisa berubah, seiring hasil verifikasi ulang di lapangan. "Nanti dilihat, yang dikatakan rusak berat itu kan substansinya roboh, tapi kadang-kadang yang miring juga dikatakan rusak berat. Itu Dinas Perkim nanti yang memverifikasi ulang," imbuhnya
Untuk diingat, besaran dana stimulan yang diberikan BNPB untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak akibat banjir adalah Rp50 juta untuk rusak berat, Rp25 juta untuk rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan. Terkait estimasi pengerjaan, menurut Mujiyat masih dalam tahap koordinasi bersama pihak terkait.
"Apakah nanti cara pengerjaannya itu bekerja sama dengan TNI atau all in dikerjakan pihak ketiga. Ini masih kita cari solusinya, belum ada jawaban," paparnya.
Sementara itu, Kepala Disperkim Kalsel, Mursyidah Amini, melalui Kepala Bidang Perumahan, Bayu Syawaluddin menyampaikan, berdasarkan data mereka memang ada 6.052 rumah mengalami rusak ringan, 1.370 rusak sedang dan 695 rusak berat dari 10 kabupaten/kota di Kalsel akibat terjangan banjir.
Inventarisasi data ini kata Bayu, masih terus berproses untuk diusulkan ke pusat. "Arahan dari Pemda melalui BPBD sebagai leader, konsentrasi kami untuk 4 kabupaten/kota yaitu Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, Banjar dan Barito Kuala," ungkapnya
