Plin-plan. Pada awal pandemi, kita mengerang ketika membaca berita tentang penelitian vaksin yang berjalan lamban.
=====================
Oleh: Syarafuddin
Editor Halaman Metropolis Radar Banjarmasin
=====================
Setahun berlalu, vaksinnya tersedia, malah ogah-ogahan disuntik. Alasan pun dibuat-buat.
Ada yang gentar. Menunggu, bila sudah banyak kenalan yang divaksin, baru ia berani maju.
Ada yang menolak karena vaksin ini made in China. Lucu, padahal gawai di tangan saja merek Tiongkok.
Ada pula yang begah informasi. Terlalu banyak menyerap konten media sosial. Terlalu lama menyimak podcast tak jelas. Hingga bingung, mau menerima atau menolak.
Andaikan MUI (Majelis Ulama Indonesia) belum memberikan label halal, mungkin dalil haram akan dicari-cari.
Apa yang saya lihat, ternyata fenomena umum. Baru-baru ini, Survei Indikator mengungkap, 41 persen responden menolak divaksin. Sedangkan yang mau divaksin sebanyak 55 persen. Sisanya, 4,2 persen tidak menjawab.
Angka itu jauh dari target 70 persen populasi untuk membentuk herd immunity alias kekebalan kelompok.
Alasan penolakan, 54,2 persen khawatir oleh efek samping vaksin. Lalu, 27 persen menuding vaksin tidak efektif (lebih sreg jamu).
Kemudian 23,8 persen mengaku sehat dan baik-baik saja (ini alasan paling dahsyat). Terakhir, 17,3 persen enggan divaksin kalau disuruh membayar (saya setuju).
Anehnya, mayoritas penolak masih muda. Responden yang usianya kurang dari 21 tahun, 45,5 persen menolak divaksin. Lalu, penolak berusia 22-25 tahun sebanyak 43,9 persen.
Kalau penolak dari golongan tua, masuk akal. Karena rata-rata lansia mengidap penyakit bawaan. Tapi anak muda seharusnya lebih rasional.
Sayang, reaksi pemerintah juga tak kalah irasional. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 diteken dan berlaku sejak 20 Februari kemarin.
