BANJARMASIN - Ketua Hiswana Migas Kalsel, H Saibani memperingatkan, sudah ada 10 pangkalan gas yang hubungan usaha dengan agennya diputus.

"Selama dan sesudah bencana banjir, informasi dari Pertamina, sudah 10 pangkalan yang kena PHU (putus hubungan usaha)," ujarnya, Sabtu (6/3).

Kesalahannya jelas. Menjual tabung gas elpiji 3 kilogram melampaui harga eceran tertinggi. Sesuai ketetapan Gubernur Kalsel, HET gas bersubsidi adalah Rp17.500 per tabung.

Otomatis, pangkalan tak lagi mendapat suplai tabung melon tersebut. Karena nama pemilik dan alamat pangkalan sudah masuk daftar hitam, izin itu akan diambil pemain baru.

Jika itu level pangkalan, lalu bagaimana dengan para pengecer? Diingatkannya, Hiswana tak punya kewenangan untuk menindak. Dia menyerahkannya kepada pemda dan kepolisian.

"Sebenarnya, transaksinya kan legal. Tapi menjadi tak legal karena aturan HET," jelasnya.

Ditanya pengawasan, lagi-lagi Saibani berharap kepada pemko. "Ketua RT, lurah dan camat harus mengawasi. Kalau ada penyelewengan, laporkan. Tapi disertai bukti-bukti," lanjutnya.

Mengutip data Hiswana, di Kalsel ada 82 agen gas dan 4.000 pangkalan gas. Di Banjarmasin saja ada 500 pangkalan gas.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Moch Rifai mengatakan, permainan di balik meroketnya tabung gas bersubsidi sudah terendus polisi.

Dugaan oknum untuk mengeruk untuk berlebih sangat kuat. "Tim dari Ditreskrimum turun ke lapangan untuk menyelidiki," ujarnya.

Lebih jauh, mengingat masalah langka dan mahalnya gas bersubsidi terus berulang dari tahun ke tahun, sangat aneh kalau tak ada permainan.

"Pasti. Indikasinya ada permainan. Karena kejadian sebelumnya yang diungkap begitu," pungkasnya. (gmp/fud/ema)