Soal Pasal Karet UU ITE | Radar Banjarmasin

HUKUM & PERISTIWA

Senin, 08 Maret 2021 14:41

Soal Pasal Karet UU ITE

Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifai

PROKAL.CO,

BANJARMASIN - Tak lama setelah Presiden Joko Widodo menyinggung pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kapolri Jenderal Pol Listiyo Sigit mengeluarkan panduan bagi penyidik untuk menangani kasus pidana siber.

Surat telegram nomor ST/339/II/RES.1.1.1/2021 itu pun sudah sampai ke Polda Kalsel.

Apa yang berubah? Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifai setidaknya menyebutkan dua hal.

Pertama, klasifikasi dari pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. "Penanganan pencemaran nama baik diarahkan ke pendekatan keadilan restoratif," ujarnya, kemarin (7/3).

Artinya, antara pelapor dan terlapor atau pelaku dan korban dipertemukan untuk didamaikan.

Syaratnya, didasari keinginan kedua belah pihak. Melahirkan kesepakatan yang jelas. Dan tak menimbulkan kasus baru di kemudian hari.

Halaman:

BERITA TERKAIT

Menengok Pusat Produksi Rinjing di Nagara: Pernah Produksi Wajan Khusus untuk Haulan Guru Sekumpul

<p><em>Ibu rumah tangga pasti mengenal alat masak yang satu ini. Ya, wajan atau rinjing…

HUKUM & PERISTIWA

BERITA TERKAIT

BACA JUGA

Menengok Pusat Produksi Rinjing di Nagara: Pernah Produksi Wajan Khusus untuk Haulan Guru Sekumpul