MANAGED BY:
JUMAT
17 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 09 Maret 2021 14:29
Demokrat Balangan Anggap KLB Tak Masuk Akal
Ketua DPC Demokrat Balangan, Syamsudinoor.

BANJARMASIN – Meski sebagian besar Ketua DPC di banua membelot ke Demokrat versi KLB Deli Serdang, namun tak sedikit juga yang bertahan. Misalnya Ketua DPC Demokrat Balangan, Syamsudinoor.

Dia menegaskan tetap loyal pada Agus Harimurti Yudhoyono. Dihubungi via telepon, Minggu (7/3), politikus yang akrab disapa Pambakal Sudi ini, mengungkapkan alasan lain tidak ikut sertanya dia pada KLB tersebut.

Alasannya mendasar dan simpel, Ketua Umum Demokrat yang disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM adalah Agus Harimurti Yudhoyono.

Dan, menurutnya, selama kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat baik-baik saja. Dikatakannya, grafik dan elektabilitas partai terus meningkat, meskipun tidak signifikan. Menepis anggapan yang katanya elektabilitas partai Demokrat terjun bebas.

“Dan secara logika, penyelenggaraan KLB ini tidak masuk akal, sehingga saya memilih untuk tidak ikut,” tukasnya.

Dari informasi yang dia dapat, dalam KLB yang berlangsung, hanya dihadiri 34 DPC dari total 514 DPC di seluruh Indonesia. Dalam AD/ART Partai Demokrat pun sudah jelas, KLB akan sah apabila dua pertiga dari total DPD dan 50 persen DPC seluruh Indonesia berhadir.

“Belum lagi peraturan lainnya, kalau mau menggelar KLB, harus dapat restu dari Majelis Tinggi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bakal membuka pintu maaf untuk Moeldoko jika Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tersebut sudah menyadari kesalahan. Kendati, dia mengaku menyimpan kecewa lantaran mantan Panglima TNI itu terlibat dalam kudeta partai yang dipimpinnya.

”Sebagai manusia biasa, tentu kita semua ada kurang dan salahnya. Untuk itu apabila beliau (Moeldoko-red) menyadari kekeliruannya, saya pribadi tentu memaafkannya,” ucap AHY di Gedung DPP Partai Demokrat, Senin (8/3).

Selain itu, AHY mengungkapkan masih menghormati Moeldoko sebagai sosok yang prajurit TNI. “Beliau mantan panglima TNI, saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer. Once a soldier, always a soldier,” ungkap dia lagi.

AHY pun berharap Moeldoko bisa menyadari kesalahan. Apa yang dilakukan Moeldoko, lanjut AHY, telah menyakiti ratusan ribu bahkan jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat.

Bercermin pada insiden tersebut, AHY mengimbau ke anggota dan kader Partai Demokrat lain untuk tidak mengikuti jejak Moeldoko.”Hiduplah dengan landasan ilmu dan nilai-nilai etika serta moralitas. Karena dengan landasan-landasan itulah Insyaallah negara kita akan semakin besar dan maju. Demokrat ingin menjadi bagian dari itu,” ucap AHY.

“Akhirnya saya berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat di manapun saudara berada, meski kita miskin harta, tetapi jangan miskin harga diri,” imbuhnya.

Sebelumnya Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara berujung pada terbelahnya kader Partai Demokrat. Partai berlambang mercy ini kini punya dua ketua umum. Forum KLB di Deli Serdang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum dan Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina. KLB juga memutuskan AHY demisioner dari ketua umum. Tak ketinggalan, KLB mencabut surat pemecatan kader yang sebelumnya diterbitkan DPP.

Sementara Jhoni Allen didaulat sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Forum KLB dimotori sejumlah kader yang sudah dipecat Partai Demokrat. Mereka ingin melengserkan AHY dari ketua umum partai. Sedangkan DPP Demokrat sendiri menganggap KLB di Deli Serdang itu ilegal dan inkonstitusional lantaran tak sesuai AD/ART partai.

Seharusnya, KLB digelar DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Poin lain yang dilanggar forum KLB menurut SBY, adalah tidak terpenuhinya kuorum.

Adapun AHY selaku Ketua UmumPartai Demokrat telah menyerahkan surat penolakan KLB di Deli Serdang ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Senin (8/3) kemarin. Dia meminta Yasonna menolak hasil KLB tersebut. (why/yla/ran/ema)


BACA JUGA

Jumat, 17 September 2021 12:02
Pemkab Balangan

Calon Sekda Balangan Mengerucut ke Tiga Nama

PARINGIN – Panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris…

Jumat, 17 September 2021 08:32
Pemkab Tanah Laut

Bupati Terima Bantuan Korban Banjir

PELAIHARI - Kepedulian dari berbagai kalangan terhadap bencana banjir yang…

Jumat, 17 September 2021 08:31
Pemkab Tanah Laut

Atlet PON Resmi Dilepas

PELAIHARI - Bupati Tanah Laut HM Sukamta bersama Ketua Komite…

Jumat, 17 September 2021 08:25
Pemkab Tanah Bumbu

Ahli Waris Menerima Santunan

BATULICIN – Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagri) Kabupaten Tanah Bumbu…

Jumat, 17 September 2021 08:23
Pemkab Tanah Bumbu

Petani Gunung Tinggi Gelar Syukuran

BATULICIN – Kelompok Tani Sejahtera di Kelurahan Gunung Tinggi menggelar…

Kamis, 16 September 2021 19:11

Geram, Risma Sampai Pukul Meja karena Banyak Program Bantuan Tidak Tersalur

BANJARBARU - Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini marah besar ketika…

Kamis, 16 September 2021 19:08

Warga Minta Jembatan Alalak Dibuka Sebelum Diresmikan

BANJARMASIN - Kontrak kerja pekerjaan Jembatan Sungai Alalak resmi berakhir…

Kamis, 16 September 2021 18:57

Suka-Duka Bank Sampah Sekumpul yang Mampu Bertahan Hingga 10 Tahun

Katanya sampah bernilai ekonomis. Namun retorika itu sangat sulit. Terlebih…

Kamis, 16 September 2021 16:02

Wali Kota Banjarbaru Belum Keluarkan Edaran, Meski Pusat Sudah Umumkan PPKM Turun Level

BANJARBARU - Pemerintah pusat melalui Sekretariat Kabinet menginformasikan ada penurunan…

Kamis, 16 September 2021 16:00

Mengobati Rindu Siswa, Penilaian Tengah Semester Dilakukan Tatap Muka

Wajah siswa-siswi SMP di Banjarmasin (15/9) terlihat berseri-seri. Sekian lama…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers