BANJARBARU - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menaruh perhatian serius terhadap Banua usai diterjang banjir. Hal itu dibuktikan dengan disiapkannya anggaran puluhan miliar untuk penanganan pascabencana di Banua.
Kucuran anggaran tersebut disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong, pada rapat koordinasi dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Alue Dohong mengatakan, berdasarkan data mereka, ada enam Eselon 1 terkait di Kementerian LHK yang bakal berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel.
"Estimasi nilai bantuan yang dikucurkan sebesar Rp80 miliar lebih. Ini diimplementasikan melalui enam dirjen terkait," katanya.
Dia merincikan, enam dirjen yang berkontribusi melaksanakan penanganan di Banua yakni Dirjen PDASHL dengan anggaran Rp36 miliar. Kemudian, Dirjen PTKL Rp3,4 miliar; Dirjen PPKL Rp1,5 miliar; Dirjen Penegakan Hukum Rp1,8 miliar; Dirjen PSKL Rp3,08 miliar; dan Dirjen Pengelolaan Sampah sebesar Rp36,7 miliar.
“Ini untuk jangka pendek yang akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fokus penanganan di sejumlah kabupaten dan kota," rincinya.
Melalui enam dirjen dan anggaran puluhan miliar itu, Alie Dohong menyampaikan, ada lima aspek penanganan pascabanjir yang hendak diterapkan.
“Pertama, regulasi termasuk tata ruang. Kedua, teknis atau engineering, termasuk bendungan dan konservasi tanah dan air. Ketiga, vegetatif, artinya kita harus melakukan penanaman di daerah kritis,” ucapnya.
Sisanya adalah penegakan hukum dan aspek sosial. Menurutnya, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi itu sangat penting. “Aspek-aspek tadi kita detailkan kegiatannya, anggarannya, sampai jangka waktu. Makanya, ada jangka pendek, menengah, dan panjang," terangnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, dalam laporannya mengatakan, faktor anomali cuaca berperan besar sebagai pemicu bencana banjir di Kalsel pada Januari tadi. "Dari hulu hujan deras, dengan debit air mencapai 340 mm. Disusul pula kenaikan air laut di wilayah hilir," paparnya.
Safrizal merincikan, akibat bencana banjir dahsyat tersebut kerusakan infrastruktur di Kalsel terdata 128 jembatan, beberapa jalan strategis putus serta sarana infrastruktur lainnya hancur. "Karena kondisi ini, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga berdampak pada inflasi di beberapa tempat," katanya.
Mengenai pemulihan lingkungan pascabanjir, menurutnya perlu ada program jangka panjang. Namun, jika memungkinkan, program jangka panjang diupayakan menjadi menengah dan pendek. “Perlu konsentrasi beberapa anggaran sekaligus untuk dilakukan secara paralel,” ujarnya.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini juga menyampaikan harapan untuk meminimalisasi bencana banjir ke depannya. Selain soal regulasi, perlu adanya dukungan pembuatan bendungan.
"Beberapa minta bendungan, termasuk di Balangan. Kami terus memperjuangkannya. Mohon dukungan Pak Wamen LHK. Mohon juga dukungan terkait bendungan Riam Kiwa dan Pancur Hanau," pungkasnya.
