BANJARBARU - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) benar-benar serius menangani mitigasi banjir di Kalsel. Selain mengucurkan dana puluhan miliar untuk penanganan jangka pendek, KLHK juga menganggarkan ratusan miliar guna merahibilitasi DAS di Kalsel.
Informasi ini disampaikan Sekretaris Dirjen PKTL KLHK Hanif Faisol Nurofiq, saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong di Kalsel baru-baru tadi.
"KLHK telah memulai langkah pemulihan terhadap kondisi landscape Kalsel pasca banjir, dengan menggelontorkan sekitar Rp75 miliar untuk jangka pendek. Selain itu, juga dianggarkan Rp500 miliar untuk pembangunan rehabilitasi secara masif," kata Hanif kepada para awak media.
Dia mengungkapkan, rehabilitasi DAS dilakukan secara bertahap. Dimulai pada tahun ini hingga beberapa tahun ke depan. "Ini merupakan penanganan jangka menengah dan dikawal setiap bulannya," ungkapnya.
Ditambahkannya, untuk memastikan rehab DAS di Banua berjalan dengan baik, Wamen LHK langsung mengontrol dua lokasi rehab di Tanah Bumbu. Yakni, di lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT Sungai Danau Jaya dan PT Mitra Setia Tanah Bumbu.
Di IPPKH PT Sungai Danau Jaya dengan luas sekitar 90 hektare dan IPPKH Mitra Setia Tanah Bumbu seluas 102 hektare ini, jenis tanaman yang ditanam ialah Kayu putih, jambu mete dan karet.
Dalam kunjungannya, Wamen LHK Alue Dohong berjanji akan menegur perusahaan pemegang IPPKH yang tak melaksanakan kewajibannya. “Kita akan tegur dan berikan sanksi apabila ada IPPKH yang tak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penanaman rehab DAS,” janjinya.
Dia memastikan bahwa penanganan lingkungan Kalsel pasca bencana menjadi prioritas pemerintah pusat. Hal itu dibuktikan dengan disiapkannya anggaran puluhan miliar untuk jangka pendek dan ratusan miliar pada jangka menengah.
Alue Dohong mengatakan, berdasarkan data mereka, ada enam Eselon 1 terkait di Kementerian LHK yang bakal berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel untuk jangka pendek.
Dia merincikan, enam dirjen yang berkontribusi melaksanakan penanganan di Banua yakni Dirjen PDASHL, Dirjen PTKL, Dirjen PPKL, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen PSKL dan Dirjen Pengelolaan Sampah. “Ini untuk jangka pendek yang akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fokus penanganan di sejumlah kabupaten dan kota," rincinya.
Melalui enam dirjen dan anggaran puluhan miliar pada jangka pendek, Alie Dohong menyampaikan, ada lima aspek penanganan pascabanjir yang hendak diterapkan.
“Pertama, regulasi termasuk tata ruang. Kedua, teknis atau engineering, termasuk bendungan dan konservasi tanah dan air. Ketiga, vegetatif, artinya kita harus melakukan penanaman di daerah kritis,” ucapnya.
Sisanya adalah penegakan hukum dan aspek sosial. Menurutnya, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi itu sangat penting. “Aspek-aspek tadi kita detailkan kegiatannya, anggarannya, sampai jangka waktu. Makanya, ada jangka pendek, menengah, dan panjang," terangnya. (ris/ran/ema)
