BANJARMASIN - Astaga. Pemko Banjarmasin terlambat menyerahkan data rumah warga yang rusak karena terdampak banjir. Padahal, data itu dibutuhkan untuk pengusulan bantuan perbaikan ke pusat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Mujiyat mengungkap, sampai sekarang, data dari Banjarmasin belum juga dikirimkan.
Sementara usulan tahap pertama sudah beres. Yakni pengajuan perbaikan 427 rumah yang rusak berat karena terendam banjir pada Januari tadi.
"Setidaknya, ada dua kota yang belum mengusulkan: Banjarmasin dan Banjarbaru," bebernya, Rabu (17/3) di sela kunjungannya ke Balai Kota. "Ditambah sebagian di Kabupaten Banjar," tambahnya.
Lantas, apakah Banjarmasin sudah "tertinggal kereta"? Mujiyat coba menenangkan.
Pemprov telah berkoordinasi dengan Deputi Rehabilitas dan Rekonstruksi BNPB guna penyampaian usulan tahap kedua.
Menurutnya, data dari ibu kota provinsi ini terbilang lamban dikirimkan. Konsekuensinya, harus menunggu tahap kedua.
Dan pada kesempatan kedua ini, sebaiknya jangan terlambat lagi. Mujiyat mendesak agar pemko lebih cepat dan sigap.
"Deadline-nya akhir Maret ini. Kalau belum menyerahkan, kami tinggal lagi. Kami tak bisa menunggu yang tidak bisa ditunggu. Tidak ada lagi usulan tahap ketiga," tegasnya.
Ditanya kapan bantuan dicairkan, Mujiyat menjelaskan, masih dibicarakan terkait teknis pencairan dan pengerjaan.
Bisa ditransfer langsung ke rekening warga. Atau pemerintah menunjuk pihak ketiga untuk mengerjakan perbaikan rumah warga.
"Makanya datanya by name by address (disertai nama dan alamat lengkap). Kalau nilai bantuannya sekitar Rp50 juta per rumah," tutupnya.
Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Banjarmasin, Yusna Irawan membantahnya.
Ia mengklaim telah menyampaikan data itu ke BPBD Kalsel secara tepat waktu. Tapi dianggap belum diverifikasi.
