BANJARBARU - Dengan harapan bisa mempermudah perizinan dan meningkatkan ekonomi, sebanyak 38 daerah se-Indonesia tahun ini menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dua di antaranya dari Kalsel, yakni Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Di Banjarbaru, gedung MPP selesai dibangun dan diresmikan pada awal tahun ini. Bangunan ini sendiri diprakarasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarbaru. Lokasinya berada di kawasan Lapangan Murjani Banjarbaru.
Dikerjakan dari bulan Maret 2020, bangunan mal 2 lantai dengan luas 40 x 32 meter tersebut, dikerjakan dengan kontrak senilai Rp 6,5 miliar. Dananya bersumber dari APBD Kota Banjarbaru tahun 2020.
Pembangunan MPP sendiri nampaknya menjadi tren bagi daerah, Pengamat Kebijakan Publik dari FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Taufik Arbain menilai MPP merupakan kelanjutan dari model pelayanan sebelumnya. Seperti pelayanan satu pintu, pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu. "Ruhnya sama yakni melayani dengan cepat, efisien dan efektif," katanya.
Hanya saja, menurutnya, pemerintah daerah jangan latah membuat mal pelayanan publik jika gerai-gerai di layanan itu belum siap. Baik SDM maupun perangkat dan IT. "Sebab akan mendistorsi fungsi dan ekspektasi mal pelayanan publik yang dimaksudkan sedari awal," ungkapnya.
Kalau misal Kantor Disdukcapil, lurah dan kantor lainnya sudah mampu melayani setara mal atau dapat melayani dengan cepat dan efisien, menurut Taufik daerah tidak perlu membuat mal pelayanan publik. "Apalagi sekarang serba digitalisasi yang bisa diakses di rumah pengguna layanan," bebernya.
Dia khawatir, MPP dibangun karena kelatahan penamaan saja. Padahal fungsinya bisa dikerjakan di kantor masing masing. Apalagi pada era digitalisasi sekarang. "Jadi sebenarnya justru komitmen terhadap pelayanan publik itu yang penting. Misal, urusan atau input data cepat ditangani. Serta verifikasi data dilakukan cepat. Termasuk penerbitan dokumen," ujarnya.
Setelah mal pelayanan publik, Ketua Umum Indonesian Associations for Public Administration ini menduga bisa jadi ke depan namanya berubah lagi. "Bisa jadi plaza pelayanan publik, atrium pelayananan publik, atau hall pelayanan publik. Padahal inti dasar harapan pelayanan publik ialah efisien dan efektif. Di mana pengguna jasa dinomorsatukan," paparnya.
Meski begitu, Taufik mengapresiasi upaya pemerintah yang terus berbenah memberikan pelayanan lebih baik untuk publik.
Di MPP Banjarbaru sendiri, ada sejumlah layanan yang dibuka. Mulai dari mengurus BPJS, pajak, perizinan usaha, SIM, KTP dan lain-lain.
Kepala Dinas PMPTSP Banjarbaru, Rahma Khairita menuturkan, jika mal pada umumnya menyediakan keperluan pokok masyarakat, MPP justru menyediakan beragam layanan.
"MPP ini selain untuk menambah pendapatan daerah, yang terpenting untuk pelayanan publik masyarakat mendapat kemudahan," katanya.
Pihaknya akan terus bekerja sama dengan instansi lain untuk mengisi gerai-gerai di MPP. Salah satunya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Banjarbaru. "Nanti, permohonan surat keterangan bebas dari narkoba juga bisa di sini," paparnya.
Dengan pihak kepolisian juga akan diperbanyak pelayanan seperti perpanjangan STNK, pembuatan surat keterangan hilang dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
