MANAGED BY:
SELASA
20 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Sabtu, 20 Maret 2021 07:01
Korupsi Dana Rumah Sakit di Tanah Laut, Tiga Tersangka Ditetapkan
DIKORUPSI: RS Hadji Boejasin di Sarang Halang Pelaihari. Dalam pengadaan dana pengembangannya, Kejari Tanah Laut menemukan indikasi penyimpangan.

PROKAL.CO,

PELAIHARI - Kejaksaan Negeri Tanah Laut menetetapkan tiga tersangka penyimpangan dana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin. Penetapan tersangka tersebut sampaikan oleh Kepala Kejari Tanah Laut Ramadani didampingi Kasi Intelejen dan Plh. Kasi Tipidsus di Aula Kantor Kejari Tanah Laut, baru-baru tadi.

Ramadani mengatakan tiga tersangka penyimpangan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin yaitu Mantan Direktur RSUD Hadji Boejasin periode tahun 2014-2018 berinisial EW, mantan Kasubag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Periode 2012-2015 berinisial A S dan Mantan Kasubag Keuangan RSUD Hadji Boejasin periode 2015-2018 berinisial P.

Lebih lanjut dia mengatakan para tersangka diduga melakukan penyimpangan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 2.166.039.000 rupiah."Para tersangka belum dapat mempertanggung jawabkan dana tersebut. Sehingga melanggar prinsip-prinsip tata kelola keuangan BLUD," ucapnya.

Ramadani meyebutkan bahwa tiga orang tersangka tersebut menyebabkan kerugian uang negara sebanyak Rp. 2.142.789.000 rupiah. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 dan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas tindak pidana korupsi dan pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun anggaran 2014-2018.

Bupati Tanah Laut H M Sukamta saat ditemui setelah acara pengambilan sumpah jabatan/janji dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah kabupaten Tanah Laut mengatakan bahwa dari pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk memberikan bantuan hukum karena sifatnya pidana. “Ini menyangkut masalah tipikor," ucapnya, Jumat (19/3). (mr-156/ran/ema)


BACA JUGA

Selasa, 20 April 2021 19:39

Dugaan Korupsi Mantan Sekda Tanbu Telan Kerugian Rp1,8 M

BATULICIN - Mantan Sekda Tanah Bumbu Rooswandi Salem ditetapkan sebagai…

Selasa, 20 April 2021 15:25

Warung Sakadup Buka di Bulan Puasa, Ada yang Berdalih Tak Tahu

Satpol PP mulai berpatroli untuk menerapkan Perda Ramadan. Kemarin (19/4),…

Selasa, 20 April 2021 14:46

Hindari Jalan Berlubang, Warga Kalteng Terjatuh dan Terlindas Truk di Batola

MARABAHAN - Menghindari jalan berlubang, Saibatul Banani (41), warga Pasar…

Selasa, 20 April 2021 14:42

4 Rumah Hangus di Teluk Haur

RANTAU - Saat sedang asyik beristirahat sambil menahan lapar, warga…

Selasa, 20 April 2021 14:40

Seharian Hilang, Kakek Tua Ditemukan Meninggal di Sungai

RANTAU - Hampir seharian dinyatakan hilang, Utuh Tjurung (92), warga…

Senin, 19 April 2021 13:50

Isya, Lima Rumah Terbakar

BANJARMASIN - Lima rumah di Jalan Cempaka Sari VIII RT…

Senin, 19 April 2021 12:26

Pakai Jalan Umum, Balapan Liar di Murjani Makin Meresahkan

BANJARBARU - Seakan tak ada takutnya dan kapoknya. Aktivitas balapan…

Senin, 19 April 2021 12:24

Bengkel di Sungai Ulin Simpan Miras, 2 Pelaku Diamankan

BANJARBARU - Bukannya melakukan aktivitas positif di bulan Ramadan. Dua…

Senin, 19 April 2021 12:23

Tidak Parah, Banjarbaru Diprediksi Lebih Aman dari Karhutla

BANJARBARU - Meski sudah mulai mengancam. Namun jika dibanding dua…

Senin, 19 April 2021 12:16

Kakek Diduga Tenggelam di Sungai Tapin

RANTAU - Seorang kakek tua berumur 92 tahun, warga Desa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers