BANJARBARU - Pemerintah pusat melalui Kemenkop UKM tahun ini kembali menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif UMKM atau BLT UMKM Rp2,4 Juta. Informasi ini disampaikan Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel.
"Sekarang aturan terkait BLT UMKM untuk tahun ini masih digodok, bantuan ini lanjutan dari program tahun lalu," kata Kabid Usaha dan Pemasaran Produk pada Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel, Refiansyah, kemarin.
Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sejak awal diluncurkan pada 24 Agustus 2020, program ini ditargetkan menyasar 12 Juta pelaku usaha.
Refiansyah menyampaikan, BLT untuk UMKM diperpanjang pada 2021 karena masih banyak pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. "Selain bantuan ini, pemerintah pusat juga memberikan subsidi bunga bagi UMKM yang punya pinjaman di bank. Termasuk KUR," ucapnya.
Lalu bantuan apa yang akan diberikan Pemprov Kalsel untuk UMKM? Dia mengungkapkan, bantuan dana hanya dari pemerintah pusat. Sementara daerah memberikan dukungan dengan memperkuat pengetahuan dan keterampilan UMKM.
"Jadi tugas kita menggelar pelatihan untuk UMKM. Bagaimana cara memasarkan, menjual dan mempromosikan produk," ungkapnya.
Tahun ini kata dia, Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel juga masih akan terus menggelar pelatihan. Salah satunya, terkait pemanfaatan dunia digital. "Mau tidak mau UMKM harus melek digital untuk memasarkan dan menjual produk secara online," kata Refiansyah.
Selain menggelar pelatihan, dia menuturkan, Pemprov Kalsel juga membantu para UMKM mempromosikan produk mereka. "Rencananya kami nanti akan membuka gerai di bandara untuk mempromosikan produk UMKM," tuturnya.
Kembali ke BLT UMKM, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga memastikan, pada 2021 program banpres produktif usaha mikro ini bakal dilanjutkan.
"Insya Allah segera akan digulirkan oleh Presiden," ucap Teten, Rabu (17/3), dikutip dari laman depkop.go.id.
Teten mengatakan, program PEN UMKM terdiri dari dua klaster. Pertama, bagi usaha mikro yang unbankable lewat BLT UMKM. Kedua, PEN bagi kelompok usaha yang sudah bankable dan telah mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).
Bantuan itu berupa fasilitas subsidi bunga KUR dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
"Pemerintah terus mematangkan alternatif pembiayaan untuk UMKM dan Koperasi yang murah, mudah, dan cepat agar UMKM cepat naik kelas," ujar Teten.
Dia mengakui pandemi memberikan dampak sangat besar bagi UMKM. Menurut data Siap Bersama UKM, dampak pandemi terhadap UMKM yaitu Kesulitan Pemasaran 22,9 persen, Distribusi Terhambat 20,01 persen, Kesulitan Permodalan 19,39 persen, dan Bahan Baku 18,87 persen. (ris/ran/ema)
