Susahnya Menjaga Hutan Kalsel

- Kamis, 25 Maret 2021 | 15:31 WIB
KARENA HUTAN BANYAK GUNDUL: Banjir di Desa Alat, Hulu Sungai Tengah, Januari silam. Perambahan di hulu yang massif membuat banjir terus menjadi momok tahunan di HST. | FOTO: DOK/RADAR BANJARMASIN
KARENA HUTAN BANYAK GUNDUL: Banjir di Desa Alat, Hulu Sungai Tengah, Januari silam. Perambahan di hulu yang massif membuat banjir terus menjadi momok tahunan di HST. | FOTO: DOK/RADAR BANJARMASIN

BANJARBARU - Meski giat patroli terus diperkuat oleh Dinas Kehutanan Kalsel, namun aktivitas penebangan liar di Banua tetap sulit diberantas. Termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang sedang disorot saat ini.

Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) Dishut Kalsel, Pantja Satata mengatakan, sulitnya memberantas penebangan liar di HST lantaran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai kewalahan.

"Karena KPH Hulu Sungai harus menjaga hutan di tiga kabupaten. Yakni, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Tapin. Ini terlalu luas, sehingga pengamanan kurang maksimal," katanya, kemarin.

Terkait hal ini, dia mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan DPRD HST supaya dibentuk KPH baru. "Perlu ada tambahan KPH khusus untuk menjaga hutan di HST. Kami dorong supaya DPRD setempat mendorong pemkab terkait hal ini," ungkapnya.

Lanjutnya, apabila DPRD HST dan Pemkab HST setuju di daerahnya dibentuk KPH, maka selanjutnya Dishut Kalsel mengusulkan rencana ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Kalau disetujui pusat, kita tinggal merekrut personelnya. Kita utamakan masyarakat setempat yang jadi personel KPH," ujarnya.

Pantja menyampaikan, dalam satu KPH diperlukan personel sekitar 30 sampai 35 orang. Menurutnya, perekrutan perlu ada kerja sama antara pemprov dan pemkab. "Sebab, polhut yang dimiliki Dishut Kalsel saat ini juga masih kurang," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dishut Kalsel, Haris Setiawan menuturkan, meski personel kurang pihaknya tetap berupaya mengamankan kawasan hutan patroli secara intens. "Kami akan upayakan lebih intensif dan semoga upaya tersebut mampu mencegah dan mengurangi illegal logging," tuturnya.

Melalui perketatan patroli, dia menyebut, petugas berulang kali menemukan tumpukan kayu yang diduga dari aktivitas illegal logging. Namun, tidak menemukan pelakunya.

Haris mengungkapkan, selama ini pihaknya memang kesulitan mengungkap pelaku penebangan liar. Karena setiap kali ada temuan kayu, petugas tidak menemukan pemiliknya. "Dugaan saat kita akan bergerak, sudah diketahui," ungkapnya.

Padahal, kata dia, illegal logging masih marak di Kalsel. Seperti di KPH Hulu Sungai, Tabalong, Banjar, Tanah laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. "Selama ini semua wilayah yang ada kawasan hutannya rata-rata memang rentan pelanggaran dan masih terjadi illegal logging," katanya.

Disampaikannya, Dishut Kalsel melalui KPH dan TKPH sendiri selama ini selalu melakukan patroli untuk mencegah dan mengurangi penebangan liar. Namun, keterbatasan personel menyisakan celah bagi oknum untuk beroperasi.

"Akses tempat kejadian juga biasanya cukup jauh. Serta, sulit untuk bisa menemukan pelaku. Karena itu sering kali kita hanya menemukan barang bukti tapi pelaku tidak diketahui," pungkasnya. (ris/ran/ema)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Rem Blong, Truk Solar Hantam Dua Rumah Warga

Kamis, 28 Maret 2024 | 19:00 WIB

Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:50 WIB

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB

Januari hingga Maret, 7 Kebakaran di Balangan

Selasa, 26 Maret 2024 | 15:35 WIB
X