BANJARBARU - Meski belum jelas kapan diberangkatkan, namun para calon jemaah haji (CJH) menjadi prioritas program vaksinasi. Ini menyusul kebijakan otoritas Arab Saudi yang memberikan syarat, bahwa CJH 2021 diwajibkan sudah menerima dua kali dosis suntikan vaksin Covid-19.
Terkait kebijakan tersebut, Kepala Wilayah Kemenag Kalsel, Noor Fahmi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kalsel untuk memberikan vaksin kepada para CJH asal Kalsel. "Insya Allah semua calon jemaah akan divaksin," katanya kepada Radar Banjarmasin.
Dia mengungkapkan, kuota Kalsel pada 2020 mencapai 221.000 jemaah. Namun, karena pandemi Covid-19 jumlahnya dibatasi hanya 3.818 orang. Dari angka tersebut, 3.718 jemaah sudah melakukan pelunasan.
Terkait pelaksanaan ibadah haji, dia menyampaikan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Kita tunggu saja informasi dari pusat," ucap Fahmi.
Sambil menunggu, mereka tetap mempersiapkan segala keperluan calon jemaah haji (CJH) untuk mengantisipasi apabila pemberangkatan jemaah haji tahun ini bisa dilaksanakan.
“Untuk persiapan, kami menganjurkan kepada CJH agar mengikuti manasik haji secara mandiri. Serta mengirim link pembelajaran manasik haji melalui pesan instan,” bebernya.
Namun, dia mengungkapkan, jika nantinya keputusan sama seperti tahun lalu: tidak ada pemberangkatan CJH, maka urutan atau daftar tunggu haji regular pun bertambah panjang. “Sampai saat ini, daftar tunggu CJH regular estimasinya kurang lebih 34 tahun untuk Kalsel,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menargetkan vaksinasi bagi seluruh calon jemaah haji 2021 tuntas pada Mei. Namun, dia tak ingin program ini memberatkan calon jemaah.
"Kami sudah bicara dengan Menkes (Budi Gunadi Sadikin), sudah bersurat juga, dan Insyaallah semua calon jemaah haji yang berangkat, kalau haji dibuka oleh Pemerintah Saudi, semua sudah divaksin," katanya.
Vaksinasi tersebut, ujar Yaqut, diwajibkan bagi seluruh jemaah yang hendak bertolak ke Arab Saudi. "Bukan hanya lansia, semua sudah kami pastikan. Karena begini, Saudi pun mensyaratkan siapapun yang masuk ke negaranya juga harus divaksin," ucapnya.
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Nahdlatul Ulama (NU) itu juga tak ingin program vaksinasi ini menambah beban pendanaan bagi calon jemaah haji.
"Nah, itu nanti kami belum berhitung dengan DPR, itu 'kan harus bicara dengan DPR soal pembiayaan, apakah ditambah atau tidak," kata dia.
Intinya menurutnya, pemerintah tidak ingin jemaah diberatkan. "Karena situasi sekarang pandemi Covid-19 ini sudah berat buat kita semua," sambung Yaqut.
Kendati dibutuhkan biaya tambahan sekalipun, Yaqut mengatakan bahwa anggaran itu bisa diambil dari alokasi dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
