BANJARBARU - Setelah beberapa tahun sepi dari pemberitaan, tiba-tiba masyarakat dikejutkan oleh isu rencana impor beras satu juta ton, yang kemudian jadi polemik di pusat. Merespons hal itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kalsel, Syamsir Rahman menegaskan, Kalsel menolak beras impor.
"Masuknya beras impor tidak berpihak kepada petani. Jadi Kalsel menolak itu," kata Syamsir kepada Radar Banjarmasin.
Dia mengungkapkan, beras impor boleh masuk apabila produksi di daerah turun. Sementara selama ini stok beras di Banua selalu surplus. "Kalau stok melimpah, ditambah lagi dengan masuknya beras impor maka harga beras bisa anjlok," ungkapnya.
Disampaikannya, saat ini stok beras di Kalsel mencapai 300 ribu ton. Sedangkan kebutuhan beras masyarakat Banua sebanyak 4,3 jiwa hanya 400 ribu ton setahun. "Jadi Insya Allah delapan bulan ke depan stok beras kita aman," ucapnya.
Stok tersebut kata Syamsir belum ditambah dengan ketersediaan yang ada di gudang Bulog Divisi Regional Kalsel. "Belum lagi nanti kita panen lagi. Maka tambah aman lagi stok beras kita," katanya.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa Kalsel tidak memerlukan beras impor untuk menambah stok. Justru kebijakan ini menurutnya bisa menyulitkan petani. "Kalau petani rugi dan tidak mau menanam lagi, bagaimana? Siapa lagi yang menanam," ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Bulog Divisi Regional Kalsel, Imron Rosidi menuturkan, stok beras di gudang mereka masih aman hingga empat bulan ke depan. "Stoknya ada 8.400 ton," tuturnya.
Maka dari itu, dia meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan ketersediaan beras. Karena cukup digunakan selama Ramadan hingga Lebaran nanti.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tak melakukan impor beras hingga Juni 2021 nanti. Menurutnya, sudah hampir tiga tahun ini Indonesia tidak lagi mengimpor beras.
“Saya pastikan bahwa sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia,” ujar Jokowi dalam pernyataan persnya, Jumat (26/3).
Karena itu, Jokowi meminta agar polemik terkait impor beras ini segera dihentikan. Sebab, polemik ini justru dapat membuat harga jual gabah di tingkat petani menjadi anjlok.
Presiden pun memastikan Bulog akan menyerap beras dari para petani. Dia juga akan meminta Menteri Keuangan agar membantu terkait penganggarannya.
“Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan,” kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan, Indonesia memang melakukan kerja sama MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Namun, kerja sama tersebut hanya dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di situasi pandemi saat ini.
