BANJARMASIN - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dipastikan akan direkrut baru. Bagaimana dengan Bawaslu, apakah mereka juga akan merekrut pengawas di tingkat kecamatan dan TPS?
Komisioner Bawaslu Kalsel Koordinator Devisi SDM, Iwan Setiawan menyebutkan, meski tak ada rekomendasi dari Hakim MK lalu untuk mengganti para pengawas, namun pihaknya menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap semua pengawas di 7 Kecamatan yang menggelar PSU 9 Juni mendatang.
“Tak ada perekrutan, tapi kami evaluasi semuanya. Kalau tak ada yang berintegritas. Akan kami ganti,” tegas Iwan kemarin.
Mengganti pengawas yang tak berintegritas tentu membutuhkan waktu. Menyiasati hal tersebut, sesuai hasil koordinasi dengan Bawaslu RI, Iwan menerangkan, akan menggantinya dengan pengawas di daerah yang terdekat dengan pelaksanaan PSU.
Dia memberi contoh, misalkan ditemukan pengawas kecamatan di Banjarmasin Selatan yang hasil evaluasinya harus diganti. Maka pengawas di Banjarmasin Timur atau Barat yang akan mengisi. “Meski tak ada rekomendasi dari MK, kami tetap evaluasi,” tegasnya lagi.
Pihaknya tetap menelusuri pengawas kecamatan yang saat ini masih belum diaktifkan kembali pasca pemungutan suara 9 Desember 2020 lalu usai. “Siapa tahu usai pemungutan suara lalu ada yang bergabung dengan partai politik atau ikut ke tim pasangan calon,” imbuhnya.
Tak hanya PPK, pihaknya juga akan mengevaluasi KPPS di semua TPS yang melaksanakan PSU. Jumlahnya pun lebih banyak. Jika PPK hanya 21 orang, karena tiap kecamatan hanya 3. Berbeda dengan pengawas TPS yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS yang menggelar PSU, yakni sebanyak 827 orang.
“Sama dengan PPK, jika ada yang ditemukan hasil evaluasi ada yang tak becus bahkan memihak, akan diganti dengan pengawas TPS di wilayah terdekat dengan pelaksana PSU,” tambahnya.
Lalu kapan para pengawas Adhock ini dilantik kembali? Iwan mengungkapkan, pihaknya tinggal menunggu informasi terbaru dari Bawaslu RI untuk mengaktifkan panwas tersebut. “Tak menutup kemungkinan ada yang diganti jika ditemukan ada yang tak berintegrasi,” tegas Iwan.
Terpisah, Ketua Bawaslu Banjarmasin, M Yasar memastikan akan melakukan evaluasi kinerja dan integritas terhadap 3 orang pengawas kecamatan di Banjarmasin Selatan serta pengawas TPS nya yang jumlahnya 301. Di sisi lain, dia menyayangkan tak diaktifkannya pengawas kelurahan seperti yang disebutkan Bawaslu RI.
Pasalnya, pengawas kelurahan ini terangnya meski hanya 1 orang di tiap kelurahan, sedikit banyak dapat membantu pengawas kecamatan. “KPU saja petugas kelurahannya diaktifkan lagi. Kami sangat berharap pengawas kami di kelurahan juga diaktifkan,” ujarnya kemarin.
Dia memastikan, semua petugas pengawas di Banjarmasin Selatan adalah orang-orang yang berintegritas dan berpengalaman. Terkait pembukaan kotak suara lalu, Yasar menyebut hanya soal kesalahan prosedur. “Soal integritas kami yakin mereka sangat bagus, tapi tetap kami evaluasi,” janjinya. (mof/ran/ema)
