BANJARMASIN - Melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalsel, KPU Kalsel perlu menyiapkan anggaran kembali. Bahkan dari sisa anggaran lalu, hasil dari penghitungan dan penetapan anggaran nilainya masih kurang sekitar Rp5,5 miliar.
KPU Kalsel sebelumnya sudah menetapkan anggaran pelaksanaan PSU yang nilainya mencapai Rp24 miliar. Kas KPU dari dana hibab Pemprov Kalsel lalu yang nilainya Rp155 miliar masih tersisa sekitar Rp19 miliar. Kekurangan ini pun diminta kembali ke Pemprov Kalsel demi terlaksananya PSU 9 Juni mendatang. “Ada anggaran kelebihan. Namun masih kurang setelah kami hitung ulang. Nilainya sekitar Rp5 miliar,” sebut Ketua KPU Kalsel, Sarmuji.
Lalu siapkan Pemprov Kalsel menambah anggaran tersebut? Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Agus Dian Nur menegaskan anggaran untuk PSU aman. “Sekitar Rp5,5 miliar kami siapkan tambahan. Karena sisa anggaran di KPU masih ada,” ujar Agus.
Kapan dana hibah tersebut diserahkan, Agus menyebut tinggal menunggu finalisasi berkas dari KPU. “Disusun dulu, ada rencana kerja dan program kerja yang dilampirkan. Pada prinsipnya dana PSU aman,” tambahnya.
Dia bersyukur masih ada sisa anggaran yang ada di KPU, sehingga tak perlu lagi menambah banyak uang yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PSU. “Untungnya dana di KPU masih ada. Dan juga tak banyak daerah yang menggelar pemilihan ulang,” imbuhnya.
Di sisi lain, Bawaslu yang tak meminta tambahan anggaran sedikit banyak membuat pihaknya lega. “Ini yang juga kita syukuri. Tak perlu lagi menyuntikkan anggaran,” tukasnya.
Untuk diketahui, jika KPU disokong Rp155 miliar untuk pelaksanaan Pilgub Kalsel, Bawaslu nilainya lebih sedikit, yakni hanya Rp60 miliar. “Di Bawaslu masih ada sekitar Rp5 miliar, dan dihitung cukup tak perlu ditambah,” tuturnya.
Jika dua lembaga ini anggarannya sudah dinilai aman, bagaimana dengan anggaran keamanan? Rupanya sampai ini pihaknya masih menunggu laporan dan usulan anggaran dari Satpol PP dan Damkar Kalsel.
Anggaran keamanan Pilgub Kalsel lalu nilainya mencapai Rp19 miliar. Agus memperkirakan, anggaran akan tak banyak jika pun harus ditambah. Pasalnya, pelaksanaan PSU hanya di 7 kecamatan. “Kalau kami perkirakan paling di bawah Rp10 miliar. Kita tunggu dulu dalam sehari dua ini mereka menyampaikan ke kami,” ucapnya.
Di sisi lain, meski tak meminta anggaran tambahan untuk PSU, Bawaslu Kalsel meminta alat protokol kesehatan kepada Dinas Kesehatan. Alat tersebut seperti hand sanitazer, APD hingga antigen untuk pemeriksaan petugas. “Anggaran kami masih ada sekitar Rp5 miliar, kami hanya minta ke Dinas Kesehatan penunjang prokes pelaksanaan PSU,” kata Sekretaris Bawaslu Kalsel, Teuku Dahsya Kusuma Putra kemarin.
Terpisah, Kepala Satuan Satpol PP dan Damkar Kalsel, Zaqly Asswan menerangkan, pihaknya masih menunggu kebutuhan personel dari aparat TNI/Polri di semua TPS yang menggelar PSU. Soal sisa anggaran lalu, dia mengungkapkan sudah habis karena penganggaran tak sampai PSU. “Nominalnya kami belum bisa menetapkan. Karena menuggu dari TNI/Polri,” ujar Zaqly. (mof/ran/ema)
